Cara BPJPH Bantu Masyarakat Kenali Produk Tak Halal
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan atas UU Nomor 33 Tahun 2014. Dalam aturan anyar tersebut dikatakan bahwa tanggal 17 Oktober 2019 merupakan batas waktu implementasi Jaminan Produk Halal dalam bentuk sertifikat halal.
Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong para produsen produk halal untuk mengantongi sertifikat halal. Selain itu, pihaknya juga berupaya agar produk yang tidak masuk dalam kategori halal menjadi mudah untuk dikenali oleh masyarakat.
Terkait dengan hal tersebut, pihaknya bekerja sama dengan BPOM agar para produsen produk bukan halal dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa produknya tidak masuk dalam kategori halal. Sebagai contoh, untuk produk makanan dan minuman informasi dapat diberikan dengan mencantumkan bahan tidak halal pada bagian komposisi produk.
"Kami mengajukan di dalam produk pasti ada komposisi maka kami meminta supaya ditulis dengan warna yang berbeda," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Selasa (9/7).
Dia mengakui, bahwa tidak semua bahan bahan baku makanan dan minuman dapat dimasukkan ke dalam informasi komposisi. Karena itu, para produsen hanya perlu memasukkan satu bahan tidak halal ke dalam informasi komposisi sehingga masyarakat bisa mengetahuinya.
"Kita lagi sinkronisasi dengan BPOM, dari sisi kami cukup ditulis dengan warna berbeda. Ada misalnya bilang, 'Pak barang itu 100 ingredient'. Jangan 100 ditulis, cukup yang halal lima ditulis satu yang haram ditulis di situ dengan warna menyala sudah haram semuanya," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong agar dalam penataan di etalase penjualan, produk halal dapat dipisahkan dari produk-produk yang tidak masuk dalam kategori halal.
"Memang kita bicara bagaimana mau menaruhnya, harus dipisah. Kenapa? Kan begini, apalagi barang itu adalah haram kalau terkontaminasi apapun pasti akan mengharamkan semuanya. Misalnya menaruh dalam rak dan sebagainya diatur tersendiri," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2024 mendatang
Baca SelengkapnyaJika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca SelengkapnyaPengolahan makanan selama berpuasa yang tepat sangat penting agar tidak mengalami masalah kesehatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terlebih, lanjut Hermawati, para PKL dan UMKM tidak secara cuma-cuma alias gratis untuk memperoleh sertifikat halal.
Baca SelengkapnyaEdy berpendapat kewajiban sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi perlindungan industri mikro lokal terhadap produk impor yang banyak membanjiri pasar lokal.
Baca SelengkapnyaJika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca SelengkapnyaSemua jenis buah-buahan adalah makanan bergizi yang baik untuk kesehatan tubuh. Yuk, simak 15 buah yang paling menyehatkan saat dikonsumsi!
Baca SelengkapnyaJenis makanan dan pola makan yang tepat pada anak bisa sangat membantu memaksimalkan tumbuh kembang mereka.
Baca SelengkapnyaMendaftar sertifikat halal melalui Shopee, lebih efisien dibandingkan jalur lain.
Baca Selengkapnya