Buruh minta UU Tax Amnesty dicabut, ini kata pengusaha

Merdeka.com - ‎Sejumlah kelompok buruh berencana akan melakukan unjuk rasa di Jakarta hari ini. Dalam aksi tersebut, buruh menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-undang Tax Amnesty yang dinilai membebani masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, pendiri perusahaan kelapa sawit, Barito Pacific, Prajogo Pangestu mengungkapkan, unjuk rasa tersebut dianggap terlalu gegabah. Alasannya, tidak hanya mereka saja yang membayar pajak, tetapi para pengusaha juga telah membayar pajak sejak awal dan tidak ada yang disembunyikan.

"Cerita saya selama ini kita juga jalankan pajak-pajak yang harus kita bayar. Contohnya seperti di Petrochemical, kita bahan baku impor. Begitu impor rata-rata kalau 1 bulan kita beli USD 200 juta, nah itu diambil 10 persen untuk pajak. Jadi diambil dulu untuk bayar. Jadi enggak ada yang kita umpet-umpetin‎ kok," ujarnya di Kantor Wilayah Pajak Jakarta Selatan I, Jakarta, Kamis (29/9).

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Industri Keuangan non bank, Siddhi Widyaprathama menilai jika demo buruh sudah menjadi hal yang biasa. Menurutnya, akan selalu ada hal-hal negatif pada setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Demo buruh itu kita kenal lah siapa itu pelakunya. Itu akan selalu jadi negative angel dalam setiap kebijakan," kata Siddhi.

Meski demikian, diA meminta pemerintah untuk tidak ambil pusing terhadap aksi unjuk rasa tersebut. Yang terpenting, katanya, pemerintah harus tetap fokus mensukseskan program Tax Amnesty.

‎"Kita nomor 1 di dunia untuk program ini. Saya, tiga bulan tinggalkan perusahaan untuk ada disini (kantor pajak) dan melihat orang pajak luar biasa dia kerja hampir 24 jam. Kalau negative angle itu ada saja pasti. Jadi harus tetap fokus," pungkasnya.