BUMN tunggu putusan tertulis BI soal lindung nilai

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku menunggu keputusan tertulis terkait transaksi lindung nilai mata uang (hedging).Adanya putusan tertulis, bakal jadi rujukan bagi perusahaan negara untuk mengimplementasikannya.

"Pernyataan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo harus ada keputusan tertulisnya, sehingga kita tunggu saja ketegasan dalam dokumen," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/9).

Dia mengapresiasi putusan antara Kementerian Keuangan, Bank Sentral, BKP dan Kepolisian, yang menegaskan kerugian hedging bukan kerugian negara dan ada pihak yang bertanggungjawab membiayai hedging.

"Kita tahu, selama ini bila BUMN hedging dan ada selisih, maka dianggap sebagai kerugian negara. Dan, fee hedging akan dimasukkan dalam APBN," jelas dia.

Dahlan menegaskan perusahaan pelat merah akan siap melaksanakan transaksi hedging sesuai dengan aturan yang baru. "Saya tidak punya wewenang. Namun, saya menyambut gembira keputusan bagus tersebut," ungkapnya.Saat ditanyakan terkait ketidakhadirannya dalam rakor hedging kemarin, Dahlan beralasan tidak mendapatkan informasinya. "Padahal, sehari sebelumnya saya di BPK. Saya tidak dapat info bahwa saya harus hadir dan teman-teman staf minta maaf kalau tidak menginformasikannya."

Sebagai informasi, Ketua BPK Rizal Djalil menuturkan, standar operasional prosedur (SOP) tentang hedging akan dilaporkan serta bakal meminta persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum 20 Oktober 2014.