BPTJ Sebut Kenaikan Tarif Tiket Bus Masih Wacana

Merdeka.com - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin mengatakan, pemerintah memutuskan tidak melarang masyarakat untuk mudik. Namun, akan dilakukan beragam upaya agar mudik tidak terlalu padat, salah satunya dengan membatasi okupansi bus dan menaikkan tarif tiket.

"Transportasi umum dan pribadi diperlukan untuk mengimplementasikan jaga jarak fisik. Seperti untuk kendaraan umum, menaikkan harga tiket angkutan umum. Misalnya, bus berkapasitas 50 hanya dapat menampung 25 orang, itu harga tiketnya dinaikkan,” kata Ridwan dalam keterangan resmi, Minggu (5/4).

Namun, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti menyatakan itu masih jadi wacana.

"Itu belum resmi, masih jadi wacana," ujarnya dalam diskusi virtual.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menyatakan kebijakan menaikkan tarif tiket kurang tepat dalam situasi seperti ini.

"Ini gimana, ya, kalau tarif naik di saat sekarang okupansi turun. Kalau kami naikkan tarif, terus empati kami dimana? Bagaimana dengan mereka yang misalnya terpaksa memang harus mudik?" kata Ateng dalam sebuah diskusi daring.

Namun, Polana memastikan kembali bahwa kebijakan menaikkan tarif bus masih menjadi wacana. Saat ini, pemerintah khususnya BPTJ masih fokus dalam memberi rekomendasi pembatasan moda transportasi agar penularan virus Corona dapat diminimalkan.

"1 April kemarin BPTJ terbitkan SE.5.2020, tujuannya karena salah satu upaya memutus rantai Covid-19 ini dengan mengurangi pergerakan, karena Covid-19 ini tidak bergerak, diam di tempat tapi yang membawa kemana-mana itu (manusia) melalui transportasi," ujar Polana.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com