Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPS: Data luas lahan pangan Kementan lebih tinggi dari kenyataan

BPS: Data luas lahan pangan Kementan lebih tinggi dari kenyataan BPS. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin menemukan adanya data luas panen tanaman pangan yang diduga terlalu tinggi (overestimate) yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian. Untuk memastikan, BPS akan melakukan uji coba kerangka sampel area (KSA) untuk memperbaiki data kualitas lahan.

"Kementerian Pertanian kan melakukan pengukuran luas lahan melalui pandangan mata. Tapi luas panen yang kita dapat dari Kementerian Pertanian itu yang diduga lebih tinggi dari kenyataan di lapangan," kata Suryamin di kantornya, Jakarta, Rabu (25/11).

Pada 2015, luas panen diperkirakan 14,2 juta hektare dari luas baku lahan sawah sekitar 8 juta hektare, sehingga indeks pertanaman (IP) menjadi sekitar 1,7. Menurut Suryamin, angka tersebut sangat besar untuk 'meledakkan' data produksi yang merupakan perkalian luas panen dengan produktivitas.

"Indeks pertanaman yang logis itu di tengah kondisi sekitar 50 persen jaringan irigasi dalam kondisi rusak menurut para ahli hidrologi, adalah sekitar 1,3 hingga 1,4. Jadi penemuan angka itu yang ketinggian," imbuhnya.

Dengan demikian, uji coba KSA diyakini bisa memperbaiki kualitas data. Yakni melalui pemanfaatan data citra satelit atau foto udara untuk memperkirakan luas panen padi, dibantu oleh Kementerian Pertanian, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Tahun 2015 ini, lanjut Suryamin, uji coba KSA sedang dilakukan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Garut. Pada tahun 2016, uji coba akan diperluas ke seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Untuk tahun 2017, lokasi uji coba KSA dilakukan di semua provinsi di pulau Jawa. Sehingga pada tahun 2018 uji coba bisa dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia.

"Nantinya uji coba dilakukan dalam enam tahap dan dievaluasi setiap dua bulan. Sedangkan di tahun 2015, uji coba telah memasuki tahap ke-4. Sayangnya, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala," pungkasnya.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan

PAN: Sangat Bahaya Ada Capres Anggap Data Pertahanan Tak Perlu Dirahasiakan

PAN setuju dengan sikap tegas Prabowo yang menyatakan tidak mungkin semua kekuatan dan kelemahan sistem pertahanan nasional dibuka untuk umum.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Survei BI: Harga Beras Paling Tinggi di Kalteng, Hampir Rp19.000 per Kg

Survei BI: Harga Beras Paling Tinggi di Kalteng, Hampir Rp19.000 per Kg

Kenaikan harga beras tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang hampir mencapai Rp19.000 per kilogram (kg).

Baca Selengkapnya
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap

Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Klaim Harga Beras Turun, BPS Ungkap Fakta Lain

Pemerintah Klaim Harga Beras Turun, BPS Ungkap Fakta Lain

BPS mencatat harga beras saat ini menjadi yang paling mahal sejak tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Beras Masih Mahal, Pemerintah Diminta Segera Stabilisasi Harga Pangan

Beras Masih Mahal, Pemerintah Diminta Segera Stabilisasi Harga Pangan

Berdasarkan data Bapanas per Selasa (19/3), harga beras premium berada di kisaran Rp16.490,- per Kg.

Baca Selengkapnya