BPS Amati Pengaruh PPKM Darurat ke Inflasi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memutuskan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan terbaru yang ditetapkan adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mewaspadai pengaruh PPKM darurat terhadap inflasi. Meski demikian, pengaruh PPKM ke harga-harga komoditas baru akan terlihat pada data inflasi bulan depan.
"Terkait mobilitas dan lonjakan penularan Covid yang terjadi di akhir Juni dan PPKM yang efektif di Juli, baru akan terlihat inflasi di Juli. Nanti kita tunggu bagaimana pengaruhnya dari kebijakan PPKM yang akan dilakukan pemerintah," katanya, Kamis (1/7).
Margo mengatakan, secara umum pandemi memukul daya beli masyarakat. Namun, pada bulan lalu bisa terjadi deflasi karena bulan sebelumnya ada Ramadan yang membuat harga naik dan perlahan turun di Juni 2021.
"Sampak pandemi Covid secara umum ke daya beli masyarakat sedikit banyak memberikan pengaruh. Namun pada deflasi Juni 2021 masih terjaga, inflasi inti masih tumbuh positif, meski tipis. Dan inflasi inti juga masih meningkat," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Data BPS: Inflasi Desember 0,41 Persen, Tertinggi Sepanjang 2023
Kenaikan inflasi Desember 2023 ini disumbang oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,07 persen.
Baca SelengkapnyaCukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi
Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Lengkap BPS soal Inflasi Tinggi pada Ramadan Tahun Ini
Komoditas ini dianggap sebagai komoditas pangan bergejolak sehingga sangat berpengaruh terhadap inflasi pangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaInflasi Maret 2024 Meroket Dipicu Mahalnya Harga Makanan
Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari makanan minuman dan tembakau.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Harga Beras Turun, BPS Ungkap Fakta Lain
BPS mencatat harga beras saat ini menjadi yang paling mahal sejak tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya
Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca Selengkapnya