Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak, mengatakan masalah sistem pembiayaan pembelian rumah atau Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) banyak terjadi di bank badan usaha milik negara (BUMN). Hal ini didapati setelah adanya pengaduan yang diterima pihaknya melalui laporan dari masyarakat.

Rolas mengatakan, jumlah pengaduan di sektor perumahan memang masih mendominasi. Sebab, beberapa persoalan kerap muncul mulai dari pembiayaan KPR bahkan rumah bodong. Sebagai gambaran, rumah bodong yakni rumah yang dijual namun tidak memiliki sertifikat.

"Bank mana yang membiayai rumah yang kami sebutkan tadi, rumah bodong, tadi bank yang paling besar itu adalah bank pelat merah. Sampai sekarang bank swasata kecil," katanya

Rolas merincikan, secara komposisi, bank pelat merah telah memberikan sumbangsih besar yakni mencapai 75 persen, dalam hal penyaluran untuk rumah bodong. Sedangkan, bank swasta hanya mencapai 25 persennya saja.

"Tapi bank pelat merah itu kalau kita sebutkan namanya paling besar melakukan pengaduan ke BPKN adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Bisa dibayangkan BTN bisa membiayai rumah yang tidak ada sertifikatnya atau bisa jadi sertifikatnya diagunin ke bank lain. Kedua adalah BRI, kita punya buktinya, pengadunya langsung mengadu," jelasnya.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat jumlah pengaduan konsumen yang masuk sejak September 2017 hingga per Desember 2018 mencapai 500 lebih pengaduan. Adapun dari keseluruhan jumlah aduan yang masuk ke BPKN masih didominasi oleh sektor perumahan.