BPK Temukan Dua Masalah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pada semester I 2021, BPK mengawal pelaksanaan penanganan PC-PEN melalui pemeriksaan atas laporan keuangan baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Hal ini merupakan wujud dari komitmen BPK untuk memastikan bahwa program penanganan PC-PEN terlaksana secara transparan, akuntabel, taat pada peraturan, ekonomis, efisien, dan efektif. Pemeriksaan BPK pada semester I tahun 2021 mengungkapkan beberapa permasalahan yang signifikan terkait dengan PC-PEN.

"Permasalahan tersebut antara lain dimuat dalam hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 yang telah kami serahkan kepada DPR RI pada Sidang Paripurna tanggal 22 Juni 2021 yang secara umum konsolidatif, tidak memengaruhi kewajaran penyajian," ujar Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Jakarta, Selasa (7/12).

Meskipun demikian, terdapat permasalahan PC-PEN yang memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan pada Kementerian Sosial yaitu pertama, beban bantuan sosial tidak didukung dengan bukti kewajaran harga dari penyedia dan tidak didukung dengan penjelasan dan bukti yang memadai atas penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

Kedua, penyajian Piutang Bukan Pajak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos PKH dengan status Kartu Keluarga Sejahtera tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi, tidak didukung dengan proses rekonsiliasi antara data By Name By Address dan data rekening koran KPM.