BPK Surati Menteri PUPR soal Pemanfaatan Rumah Subsidi Tak Sesuai Ketentuan
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas adanya sejumlah temuan terkait penyaluran rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, surat itu diberikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pagi hari ini. Isinya, terkait masalah seputar subsidi bunga kredit dan subsidi bantuan uang muka dalam penyaluran rumah subsidi.
"Jadi tadi pagi bapak Menteri menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk Kementerian PUPR. Ini ada permasalahan dengan subsidi bunga kredit dan subsidi bantuan uang muka," ujar Eko dalam webinar bersama Real Estate Indonesia (REI), Kamis (23/7).
Dalam laporan tersebut, disinggung soal pengenaan yang tidak tepat sasaran, pemanfaatan rumah tidak sesuai dengan ketentuan, serta pemantauan dan evaluasi belum optimal.
"Untuk yang tidak tepat sasaran dan pemanfaatan rumah ini kami lakukan pantauan sejak awal. Kemudian kalau kita men-screening calon debitur itu agak ketat untuk urusan ini, supaya dia tetap tepat sasaran," jelasnya.
Ke depan, BPK meminta pemantauan dan evaluasi masalah ini untuk lebih dioptimalkan. Beberapa rekomendasi yang diberikan yakni menghitung, menarik dan menyetorkan atas realisasi belanja subsidi selisih bunga (SSB) yang tidak tepat sasaran.
Rekomendasi Berikutnya
Rekomendasi berikutnya, menghitung, menarik dan menyetorkan subsidi bantuan uang muka (SBUM) rumah subsidi yang tidak tepat sasaran, dengan jumlah sekitar Rp1,5 miliar.
Kementerian PUPR disebutnya coba meresapi anjuran tersebut, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah ke depannya tidak lagi harus terusir dari rumah yang sudah ditempatinya.
"Mohon dipahami, ketika seseorang sudah akad kredit kemudian menempati rumah, lalu ini dipermasalahkan. Maka satu-satunya cara adalah mencoba untuk supaya yang sudah menghuni rumah bantuan pemerintah jadinya keluar, dan itu lebih menyakitkan dibandingkan kita melakukan secara preventif," tuturnya.
"Jadi mohon untuk para pengembang yang membangun rumah bersubsidi atau rumah murah, hal-hal seperti ini akan kami kurangi dengan cara mempersiapkan sejak awal screening yang relatif lebih ketat. Supaya kalau MBR sudah masuk di rumah itu, kan dia untuk terusir itu sedikit," ujar Eko.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP
Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca SelengkapnyaBTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaFOTO: BTN Berupaya Jaga Pertumbuhan KPR di Tengah Kenaikan Harga Rumah Subsidi pada 2024
BTN berupaya semakin kreatif dalam memfasilitasi masyarakat untuk memiliki rumah, termasuk ketika harga rumah bersubsidi diputuskan naik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Minta Sri Mulyani Segera Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaAnggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Ini Sederet Manfaat Dirasakan Petani
Dengan adanya tambahan subsidi pupuk, maka harga pupuk akan lebih terjangkau, sehingga biaya produksi pertanian akan berkurang.
Baca SelengkapnyaGanjar: Saya Ingatkan Kepada Pemangku Kepentingan, Pupuk Plis Bantu Yuk
Penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran juga harus menjadi perhatian dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPerpadi Puji Gebrakan Mentan Amran Soal Penambahan Alokasi Pupuk
Mentan Andi Amran Sulaiman dalam memperjuangkan penambahan alokasi pupuk subsidi hingga Rp 28 triliun.
Baca SelengkapnyaSubsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024
Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca Selengkapnya