BPK serahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester-I ke DPR

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). IHPS tersebut diserahkan dalam rapat paripurna yang dihadiri 283 anggota dari berbagai partai. Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Menurut catatan sekretariat daftar hadir telah ditandatangani 283 anggota dari seluruh fraksi maka kuorum terpenuhi," ujarnya di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (2/10).

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam laporannya mengatakan, IHPS I 2018 ini merupakan ikhtisar dan 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang meliputi hasil pemeriksaan atas 652 laporan keuangan, 12 hasil pemeriksaan kinerja, den 36 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

"Penyampaian IHPS I 2018 merupakan suatu kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan," jelasnya.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

IHPS I Tahun 2018 juga memuat hasil pemeriksaan investigatif, Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), serta hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari APBN/APBD.

Selain itu, IHPS l Tahun 2018 menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, dan pemantauan penanganan temuan yang dIsampaIkan kepada Instansi yang berwenang.

IHPS I Tahun 2018 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran dan jenis pemeriksaannya. Hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT dlkelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2016-2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, kecuali hasil pemeriksaan invesngatif. PKN, dan PKA, serta hasil pemeriksaan Banparpol.