BPK sebut harga divestasi saham Freeport tak wajar

Merdeka.com - Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasih menilai penawaran saham yang diajukan PT Freeport Indonesia sebesar USD 1,7 miliar atau Rp 23,6 triliun untuk saham 10,64 persen tidak wajar. Alasannya, harga tersebut tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya atau fair value.

"Nilai divestasinya itu kami anggap tidak wajar. Tidak sesuai nilai kewajaran (fair value). Jadi kalau bicara soal kewajaran itu tidak wajar," kata Achsanul di gedung BPK, Jakarta, Selasa (19/1).

Menurut dia, divestasi dengan harga tersebut harus dibarengi dengan transfer teknologi, mengingat dalam pengelolaan tambang besar asal Amerika Serikat tersebut butuh teknologi yang kuat.

Alasannya, kata dia, beberapa sumber daya alam selama berpuluh-puluh tahun dikelola oleh asing. Namun, saat berpindah tangan ke Indonesia, perusahaan tersebut justru tidak menunjukkan peningkatan.

"Perlu juga dalam kasus ini bicara nasionalisme. Saya begini bukannya anti asing. Bukan soal SDM kita kurang mampu. Ini hanya soal market-nya. Jangan sampai matket kita malah berkurang setelah dikelola kita," kata dia.

Meski bukan ranah BPK, lanjut Achsanul, saat ini auditor negara tersebut hanya mengawasi royalti dan dividen dari Freeport yang diserahkan ke kas negara.

"Saya sendiri terus mengawasi proses divestasi ini. Ini untuk menjaga-jaga kalau suatu saat DPR minta untuk melakukan audit terkait proses divestasi ini," jelas Achsanul.