Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK Sebut Ada Utang Pemerintah Miliki Bunga Terlalu Tinggi

BPK Sebut Ada Utang Pemerintah Miliki Bunga Terlalu Tinggi Utang. ©Shutterstock

Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agus Joko Pramono, buka bukaan mengenai pengelolaan utang pemerintah yang terus membengkak dari tahun ke tahun. Pemerintah disarankan memilih utang dengan tingkat bunga yang bisa dipertanggungjawabkan untuk masa depan. Sebab, temuan BPK masih ada utang dengan bunga atau rate terlalu tinggi.

"Untuk itu maka diasses positioning utang kita. Agar tidak terjadi ancaman di masa mendatang, maka ada temuan LHP BPK, risiko pengelolaan tidak efektif, risiko rate ketinggian dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana dengan konteks penerimaan yang cenderung kurang atau belanja yang lebih besar," jelasnya dalam Video Conference, Jakarta, Senin (11/5).

Menurutnya, penarikan utang sebenarnya harus dilakukan dengan mempertimbangkan metodologi keseimbangan antara penerimaan dan belanja.

"Terkait dengan pembaginya, income, itu sebetulnya metodologi saja. Kalau kita punya utang, yang penting itu adalah kemampuan membayar dan itu tidak diukur sekarang, tetapi diukur fiscal sustainability-nya," ujarnya.

"Jadi itu perdefinisi adalah kita meng-asses kemampuan, solvabilitas, kemampuan jangka panjang agar kita tidak terhambat dan membuat utang tersebut menjadi ancaman di dalam melakukan belanja di masa mendatang," tambahnya.

Rasio Pajak Turut Jadi Sorotan

turut jadi sorotanRekonstruksi prajurit tni pembunuh kacab bank BUMN. ©2025 Merdeka.com

Dalam temuan BPK, lanjut Agus, beberapa hal yang menjadi sorotan adalah penerimaan dari sisi tax ratio. Di mana, tax ratio masih tergolong kecil padahal masih banyak wajib pajak melalui NPWP yang seharusnya bisa dipantau oleh pemerintah dalam mendukung penerimaan negara.

"PDB kita terus meningkat, tetapi tax ratio kita secara konsisten menurun. Itu artinya ada poin atau angka PDB yang belum diproteks dan termitigasi teksnya, ini yang disampaikan BPK dalam temuannya. Ini merupakan bagian jangka panjang bagi pemerintah untuk memitigasi risiko agar terus menggali pendapatan yang belum termitigasi guna bisa ditarik pajaknya. Karena banyak sekali di lapangan NPWP yang dorman itu banyak sekali," paparnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP