BPK sebut ada ketidakefisienan program pembangunan rumah susun

Merdeka.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai kurang efektif mengelola program Bina Lingkungan. Kelemahannya paling banyak ditemukan dari aspek perencanaan.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo di Jakarta, Senin (14/4).  Salah satu paling disoroti adalah program cetak sawah yang menelan dana Rp 380 miliar. 

"(BUMN Pelaksana) tidak memiliki informasi potensi lahan yang akan dibangun secara akurat dan pembuatan perjanjian kerja sama konsultasi perencanaan bersamaan dengan kontrak konstruksi," kata Hadi.

Secara keseluruhan, program bina lingkungan menelan dana Rp 828,9 miliar. Kegiatan ini setara Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta, sesuai Undang-Undang 40 Tahun 2007. 

BPK pun menemukan ada ketidakefisienan dalam program pembangunan rumah susun yang menelan dana Rp 151 miliar. Indikasinya, karena tidak ada rencana anggaran dan biaya (RAB) yang dibuat PT Hutama Karya dan Perum Perumnas. Metode bagi hasil bisnis itu juga tidak dijelaskan, termasuk potensi keuntungan (IRR).

Dari 29 BUMN yang menjadi obyek pemeriksaan terkait pengelolaan keuangannya, ada 263 kelemahan sistem pengendalian internal, dan 265 kasus ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan. Hadi menyimpulkan ada potensi kekurangan penerimaan kas negara. "Senilai Rp 2,39 miliar," ucapnya.

Ada pula belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan dalam 11 kasus senilai Rp 46,09 miliar dan temuan potensi kerugian perusahaan berupa piutang atau dan bergulir yang berpotensi tertagih sebanyak 20 kasus senilai Rp 1,59 triliun.