BPK minta subsidi BBM segera dihapus

Merdeka.com - Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bahrullah Akbar menyebut Indonesia ke depannya harus bebas dari rezim subsidi terutama untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Subsidi selama ini dinilai tidak tepat sasaran dan membuat hal penting lainnya seperti membangun infrastruktur tidak terealisasi.

"Rezim subsidi kita memang harus keluar dan ada hal yang lebih bermanfaat. Perlahan lahan keluar dari rezim subsidi. Ini kembali menata kelola minyak dan gas di bumi pertiwi," ucap Bahrullah di FX, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

Menurut Bahrullah, tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi menjadikan maraknya praktik penyelundupan. Ini jelas merugikan negara. Namun demikian, Bahrullah tidak menyebut berapa besar potensi kerugian negara dari penyelundupan tersebut.

"Sekarang penyelundupan karena disparitas harga yang tinggi sehingga adanya penyelundupan. Ini harus diperbaiki," tegasnya.

Namun kemudian ketika ditanya apakah pengelolaan subsidi menyebabkan kerugian negara, Bahrullah tidak menjawab dengan tegas. Menurutnya subsidi harus dikelola dengan baik dan subsidi harus segera dihapuskan.

"Transparansi dan akuntabilitas harus berjalan dengan baik. Akhir perjalanan kenegaraan membangun kesejahteraan rakyat. Semua itu harus dikelola dengan baik. Kalau sudah ditentuin jangan dilewati seperti kuota BBM subsidi sekarang. Intinya rezim subsidi diperbaiki mengurangi persoalan persoalan di penyelundupan," tutupnya.