BPK minta pemerintah hati-hati 'serahkan' BTN ke Bank Mandiri

Merdeka.com - Rencana pelepasan 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kemudian dialihkan ke Bank Mandiri menyita perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah diminta berhati-hati atas isu yang sudah bergulir. Jangan sampai dampaknya seperti yang terjadi saat muncul wacana peleburan Pertagas dengan PGN beberapa waktu lalu hingga membuat saham PGN anjlok.

"Jadi yang penting ini semua itu ada aturannya. Kedua, bahwa segmentasi pasar itu dipengaruhi oleh informasi luar. Pemerintah itu hati-hati dalam right isu. Yang ribut-ribut itu ternyata enggak jadi, saham sudah anjlok kan susah," ujar Anggota VII BPK Barullah Akbar di Kantor BPK, Jakarta, Rabu (16/4).

Barullah menegaskan, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN harus mewaspadai setiap potensi yang muncul dari rencana pelepasan saham untuk privatisasi perusahaan pelat merah. Dalam melakukan aksi korporasi harus berjalan sesuai aturan.

"Jadi semua diperlukan semacam kehati-hatian dalam berbicara. Terutama, perusahaan-perusahaan negara yang terbuka (Tbk) itu," ucapnya.

Sejauh ini, BPK telah melakukan audit kinerja dari BTN dan Bank Mandiri. Terutama dalam hal kebijakan kredit. Hasil audit tersebut, BPK merekomendasikan untuk lebih akuntabel dan transparansi agar tidak menimbulkan kerugian negara.

"Ada beberapa hal yang kita rekomendasikan untuk diperbaiki dari kebijakan kredit, kebijakan aset," katanya.

Dalam hal ini, BPK menegaskan perusahaan perbankan BUMN memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Namun, perusahaan yang merugi dapat dilihat dari sektor manajemen yang tidak efisien.

"Itu yang penting manajemen harus efisien. Lihat efisiensi BUMN, baru bicara kerugian negara, kerugian BUMN. Kalau manajemen tidak efisien ya rugi," katanya.

Anjloknya saham PGN sebagai dampak isu akuisisi Pertagas dengan PGN harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Dengan begitu ke depannya tidak ada lagi perusahaan negara yang dirugikan karena wacana akuisisi.

"Yang jelas pemerintah harus belajar dari isu yang timbul akibat Pertagas dan PGN. Pemerintah harus hati-hati dalam pelepasan saham, kedua harus hati-hati dalam right isu jangan sembarangan omong," ungkapnya.