Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK keluhkan kekurangan tenaga auditor

BPK keluhkan kekurangan tenaga auditor

Merdeka.com - Tiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mengaudit ratusan laporan keuangan milik pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, BPK mengalami keterbatasan sumber daya manusia khususnya auditor.

Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandri mengatakan kekurangan sumber daya manusia ini menjadi poin penting yang nantinya akan dibicarakan dalam rapat kerja dalam waktu dekat.

"BPK mengalami keterbatasan sumber daya manusia, Insya Allah kalau anggaran cukup, tapi auditor kurang. Sehingga dalam raker itu kita akan sepakati tambahan pemeriksaan kinerja yang mendukung," ujarnya di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (1/7).

Dengan banyaknya audit laporan keuangan yang harus dikerjakan setiap tahun, Sapto berharap bisa segera diberi tambahan auditor baru. Solusi lain, sebagian laporan keuangan diserahkan ke akuntan publik.

"Mudah-mudahan tahun depan tambah banyak (auditor) sehingga pemeriksaan keuangan yang tertentu di raker besok kita siapkan kita serahkan ke kantor akuntan publik, kami selalu diskusi dengan rekan-rakan akuntan dan mudah-mudahan hasilnya lebih cepat," ungkapnya.

Kebutuhan ini sudah disampaikan ke pemerintah agar mendapat perhatian khusus dan segera ditindaklanjuti. Persoalannya bukan hanya kekurangan SDM, tapi juga kualitas dari auditor yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

"Kami selalu melakukan pendidikan bagi rekan-rekan auditor di pusdiklat kami untuk melakukan kinerja sharing dengan negara lain, antara lain Australia, kita bicara khusus masalah itu," jelas dia.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
KPU: PPATK Bongkar Rekening Bendahara Parpol dengan Transaksi Keuangan Ratusan Miliar

KPU: PPATK Bongkar Rekening Bendahara Parpol dengan Transaksi Keuangan Ratusan Miliar

KPU menerima surat dari PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan peserta Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik

Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik

2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta

Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Ungkap Kronologi Kasus Penggelapan BBM Senilai Puluhan Juta Rupiah di Serang Berakhir Damai

Kejaksaan Ungkap Kronologi Kasus Penggelapan BBM Senilai Puluhan Juta Rupiah di Serang Berakhir Damai

Kejagung menghentikan penanganan kasus penggelapan uang hasil penggelapan puluhan liter BBM senilai Rp53 juta.

Baca Selengkapnya
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Tindaklanjuti Laporan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye

KPK Tindaklanjuti Laporan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye

KPK menyatakan data tersebut tak bisa sembarangan disampaikan karena masuk dalam kategori data intelijen.

Baca Selengkapnya