BPK berencana audit kinerja pemerintah pusat dan daerah

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana melakukan audit kinerja pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, lembaga audit negara tersebut bakal terlebih dulu berkomunikasi dengan pemerintah.

"Kalau laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah sudah wajar tanpa pengecualian (WTP), kami akan bergeser ke audit kinerja," kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (22/5).

Seperti diketahui, untuk pertama kali sejak 2004, BPK memberikan opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Opini sama juga sudah diberikan kepada sekitar 58 persen laporan keuangan pemerintah daerah.

"Tren daerah juga membaik, sudah banyak yang dapat WTP."

Sejatinya, kata Moermahadi, pihaknya sudah melakukan audit kinerja. Namun, itu baru bersifat parsial. "Untuk program tertentu saja, belum kinerja pemerintah secara keseluruhan," katanya.

"Tantangannya audit kinerja butuh waktu setahun, tidak seperti audit laporan keuangan yang oleh undang-undang dibatasi hanya dua bulan."

Menurutnya, audit kinerja bisa membantu BPK memberikan rekomendasi lebih detil kepada pemerintah. "Audit kinerja berguna untuk menilai apa program tersebut efektif, efisien, dan ekonomis," katanya.

"Untuk menyusun kriterianya, BPK akan membicarakannya dengan pemerintah."