BPJS tak haram, OJK minta masyarakat tetap mendaftar

Merdeka.com - ‎Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa praktik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Maka itu, masyarakat tetap diminta untuk terlibat dalam sistem jaminan kesehatan nasional diselenggarakan oleh lembaga tersebut.

"Kenapa kami minta? Supaya masyarakat jangan ada keragu-raguan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Non-Bank OJK Firdaus Djaelani, Jakarta, Selasa (4/8).

Namun, kata Firdaus, pemerintah membutuhkan waktu untuk mengubah BPJS Kesehatan sesuai syariat Islam. Terkait itu, OJK telah membentuk tim bersama Majelis Ulama Indonesia, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pemerintah.

"Kalau misalnya harus menyempurnakan peraturan pemerintah, itu kan juga butuh waktu," katanya. "Sambil menunggu itu tetap intinya masyarakat diminta mendaftar, karena nanti kalau sakit nggak ditanggung oleh BPJS. Dan yang sudah mendaftar melanjutkan kepersertaannya."

Menurutnya, terobosan itu sebagai respon atas penilaian komisi fatwa MUI bahwa penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama terkait akad antarpihak, tak sesuai syariat Islam. Lantaran mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), judi (maisir), dan riba.

Penilaian ini kemudian diartikan kebanyakan media massa nasional bahwa MUI memberi fatwa haram untuk BPJS Kesehatan.

‎"Memang isu yang beredar sangat luas sekali, bahkan barangkali ada kosa kata yang menyeramkan: Haram. Padahal tidak kami temukan dari hasil MUI," katanya.

"Tadi kami dengarkan dari MUI, tidak ada kosa kata haram. Memang diminta menyelesaikan sesuai dengan prinsip syariah."