Merdeka.com - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Sofyan Basir menegaskan bahwa saat ini kondisi keuangan PLN masih aman. Menurutnya, batalnya kenaikan tarif listrik tidak berpengaruh ke kondisi keuangan PLN. Yang terjadi keuangan berkurang namun tidak rugi.

"Kurang kurang dikit lah tapi kita bukan rugi. Kita masih laba," katanya.

Lanjutnya, proyek 35.000 MW masih tetap berjalan dengan PLN tetap mengerjakan 10.000 MW.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN (Persero) jika tarif tenaga listrik (TTL) tak mengalami kenaikan. Penyebabnya, PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 Megawatt (MW).

Sementara, pertumbuhan kas bersih operasi tidak mendukung untuk melunasi kewajiban korporasi. "Kemenkeu dalam tiga tahun terakhir harus mengajukan permintaan waiver kepada peminjam sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (27/9).

Hal ini pernah diingatkan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli pada 2015 lalu. Saat masih menjabat, Rizal Ramli meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) untuk merevisi target pembangunan proyek listrik 35.000 MW menjadi 16.167 MW.

Menurutnya, jika ngotot proyek tersebut digenjot maka PLN bakal mengalami kebangkrutan. Revisi dilakukan setelah adanya kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 MW pada 2019.

Jika dipaksakan merealisasikan 35.000 MW maka akan terjadi kelebihan kapasitas listrik 21.331 MW. Kelebihan itu harus dibayar PLN dan akhirnya membebani keuangan perseroan.

"Saya dan tim telah lakukan kajian, kesimpulannya program itu memang tidak realistis. Kalau program itu dipaksakan maka membahayakan keuangan PLN. Inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/11).