Bos Pertamina: Tahun ini kita tidak akan impor Solar lagi

Merdeka.com - PT Pertamina Persero memastikan tidak akan melakukan impor Solar pada tahun ini. Perusahaan pelat merah tersebut klaim mempunyai stok Solar sangat banyak setelah adanya kebijakan pencampuran biodiesel (B20).

"Oh iya saya kira tahun 2016 ini tidak akan impor lagi," ujar Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/4).

Kendati mengalami surplus cadangan Solar, Dwi masih belum bisa memastikan berapa besar surplus produksi Solar.

"Tapi kira-kira kalau dari matrix balance ‎nya mungkin sudah balance ya. Kalau kita implementasikan 20 persen FAME, Solar kita enggak lagi impor atau mungkin sangat-sangat kecil lah, tergantung situasinya," kata dia.

Untuk diketahui, Pertamina kelebihan pasokan Solar dari fasilitas pengolahan minyak (kilang) dalam negeri. Hal ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah akan mengenakan sanksi kepada perusahaan penyalur bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang tidak mencampur biodiesel dengan Solar. Langkah ini seiring dengan mandat peningkatan campuran biodiesel menjadi 20 persen pada tahun depan.

Sebelumnya, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, mandatory pencampuran minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) ke Solar sebesar 20 persen (B20) bisa memberikan manfaat untuk banyak pihak, seperti para pemangku kepentingan (stakeholder), pengusaha, hingga para petani kelapa sawit di Indonesia.

Kelapa sawit menjadi sangat penting bagi Indonesia, meski penggunaannya masih mendapat penolakan dari negara-negara lain karena dianggap mencemarkan lingkungan.

"Di luar sana baik sawit maupun turunannya masih mendapat penolakan. Dengan adanya program ini dan akan diteruskan ke B30 (campuran CPO 30 persen ke Solar) dan dengan begitu banyaknya manfaat perekonomian Indonesia, apapun yang terjadi di luar kita dengan lantang bisa mengatakan kita bisa hidup sendiri dan mandiri dengan sawit," kata Rida di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (27/1).