Bos pajak akui 60 persen perusahaan tambang tidak bayar pajak

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengakui sekitar 60 persen perusahaan tambang di Indonesia tidak membayar pajak. Hal tersebut dipastikan menjadi hambatan berat bagi korps Pajak (DJP) menggenjot penerimaan pajak negara. "Saya tidak bisa terlalu banyak bicara karena ini masalah kepatuhan termasuk yang sesuatu tidak bisa kita buka," katanya, saat ditemui dikantornya, Jakarta, Kamis (4/7).

Disinyalir, banyak perusahaan tambang yang melakukan ekspor tapi enggan membayar pajak. Untuk itu, Ditjen pajak juga meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi perusahaan tambang yang bandel. "KPK sudah prioritaskan sektor tambang sebagai sektor yang harus diawasi karena disana banyak stakeholder bukan hanya Ditjen Pajak tapi juga perusahaan tambang, Pemda, instansi lain, penegak hukum," kata Fuad

Ditjen Pajak juga tengah meminta data-data perusahaan pertambangan di Indonesia ke Kementerian ESDM. "Jadi butuh bantuan berbagai pihak yang terkait pertambangan," kata Fuad.

Masalah ketidakpatuhan perusahaan tambang membayar pajak itu sebelumnya sudah dimunculkan Ketua KPK Abraham Samad. Dia mengungkapkan, sekitar 60 persen perusahaan tambang di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Untuk itu KPK bertekad memerkuat regulasi untuk meningkatkan tata kelola dan penerimaan negara dari sumber daya alam tersebut.