Merdeka.com - Direktur Utama PT Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo angkat suara terkait pelantikan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Menurutnya, Perry memiliki pengalaman yang cukup banyak di bidang moneter karena telah lama menjalani karir di bank sentral.

"Dengan banyaknya pengalaman di BI, maka akan mengerti segala yang ada. Saya yakin dia akan bisa menjalankan jabatan barunya," ujar Kartika, saat ditemui di Gedung MA, Jakarta, Kamis (24/5).

Dengan pengalaman yang cukup banyak, maka Perry juga akan bisa lebih mudah menenangkan kondisi yang ada di pasar. "Dia punya kebijakan yang pas, market akan respons baik. Sehingga akan terjadi ketenangan di pasar," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior Indef, Aviliani juga menilai Perry dapat mengatasi gejolak ekonomi yang terjadi saaat ini. Terlepas dengan ada pekerjaan rumah yang harus disikapi dengan cepat yaitu masalah suku bunga dan nilai tukar Rupiah.

"Makanya ini seperti dead line yang diberikan pelaku usaha ke Perry. Masalah suku bunga dan Rupiah ini yang ditunggu pelaku usaha," jelasnya.

Aviliani melanjutkan, Perry juga harus bisa mengatur aliran uang yang masuk ke Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah hot money. Bank Indonesia harus dapat mengendalikan agar ketergantungan Indonesia dengan aliran dana asing dapat ditekan.

"Untuk mengatur itu, Perry harus bekerjasama dengan pengusaha, akhirnya juga bisa mengatur cash flow di negeri ini," jelas Aviliani.

Usai dilantik, Perry Warjiyo berjanji‎ akan membawa BI untuk menjalankan mandatnya menjaga stabilitas ekonomi. Secara khusus untuk menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung melemah.

"Tentu saja dalam menjaga itu saya tetap memposisikan mendukung upaya pertumbuhan ekonomi. Saya juga pro growth (pertumbuhan)," katanya.

Pro growth ini dikatakan Perry mempunyai 5 instrumen. Pertama memprioritaskan penjagaan stabilitas yaitu kebijakan moneter. Kedua, mendorong peningkatan ekonomi dengan merelaksasi kebijakan makroprudensial dan mendorong sektor perumahan yang jadi leading sektor.

Ketiga adalah mempercepat pendalaman pasar keuangan khususnya pembiayaan infrastruktur. Sekuritas berbagai obligasi untuk pembiayaan infrastruktur itu jugu pro growth dengan koordinasi dengan pemerintah dan OJK.

Keeempat, mendorong sistem pembayaran dengan keuangan digital. Kebijakan itu juga merupakan bagian dari gerbang pembayaran nasional fintech. Kelima adalah memperkuat akselerasi pengembangan ekonomi syariah baik industri halal, keuangan syariah maupun pengembangan research serta kampanye gaya hidup halal.

Sebagai informasi, Perry merupakan pejabat karier di BI. Ia menjabat Deputi Gubernur sejak 15 April 2013. Jabatan tersebut diperolehnya melalui perjalanan panjang. Dia dicalonkan untuk jabatan tersebut sebanyak empat kali sejak 2009, namun baru berhasil lolos pada 2013.

Ketika itu, Perry yang menjabat Asisten Gubernur BI menang secara aklamasi di Komisi Keuangan DPR, mengalahkan kandidat lainnya yaitu Hendar yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI.

Pria kelahiran Sukoharjo pada 1959 tersebut telah berkarier di BI sejak 1984. Ia meraih gelar Master dan PhD di bidang Moneter dan Keuangan Internasional dari Iowa State University, Amerika Serikat, masing-masing pada tahun 1989 dan 1991.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur, Perry menempati posisi Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Sebelum itu, Perry sempat menduduki posisi penting sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.