Bos Bank Mandiri bungkam soal pencaplokan BTN 'di bawah meja'

Merdeka.com - Isu penyerahan saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) pada Bank Mandiri semakin kencang berhembus. Kabar itu makin kuat setelah Direktur Utama BTN Maryono membenarkan bahwa pemerintah akan melepas 60,14 persen sahamnya di bank tersebut pada 21 Mei 2014 atau bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN.

Rencana ini dilakukan tanpa pembicaraan dengan direksi BTN. Serikat Pekerja BTN menyebut langkah pemerintah ini sebagai kebijakan 'di bawah meja' lantaran tidak dilakukan secara transparan. Padahal BTN perusahaan terbuka.

Direktur Utama Bank Mandiri Tbk (BMRI) Budi Gunadi Sadikin enggan mengomentari rencana pemerintah memberikan saham di BTN ke Bank Mandiri. Budi menjelaskan, urusan perubahan komposisi saham dalam perusahaan pelat merah diserahkan ke pemegang saham.

"Tanya pemegang saham dan itu tergantung pemegang saham," ujar Budi Gunadi di BPK, Jakarta, Rabu (16/4).

Untuk diketahui, rencana pemerintah membentuk holding bank BUMN semakin terlihat setelah muncul kabar pelepasan saham pemerintah di BTN kepada Bank Mandiri pada semester pertama tahun ini.

Menurut sumber merdeka.com, rencana konsolidasi kedua bank tersebut telah dibahas sejak Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Alasan menjual ke Bank Mandiri, karena inti bisnis BTN yaitu pembiayaan perumahan sejalan dengan Mandiri. "Akan diambil BMRI, kan BMRI juga punya kredit rumah. Jadi masih inline (sesuai-red)," ujar sumber merdeka.com yang berada di pemerintahan, Selasa (15/4).

Dia mengatakan rencana pelepasan saham pemerintah tersebut diagendakan dalam RUPS Luar Biasa pada Mei mendatang. Untuk diketahui, pemerintah menguasai saham BTN sebesar 60,14 persen, sedangkan 39,86 persen dimiliki oleh masyarakat.

Rencana pelepasan saham pemerintah tersebut tertuang dalam surat Kementerian BUMN tertanggal 11 April nomor SR-161/MBU/04/2014 ditujukan kepada Direktur Utama. Isinya menambahkan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan yang akan digelar Mei 2014 persetujuan prinsip atas perubahan pemegang saham perseroan.

Dirut BTN Maryono tidak menyebut pihak mana yang akan mengambil saham pemerintah di bank tersebut. "Oh itu iya (pelepasan saham pemerintah). Itu inisiatif dari pemegang saham," katanya.

Maryono mengakui dirinya telah menerima surat dari Kementerian BUMN. Isinya, meminta direksi BTN memasukkan agenda pelepasan saham pemerintah dalam RUPSLB 21 Mei mendatang.

"Mengenai pemindahan saham itu kewenangan pemegang saham, manajemen fokus mengenai kinerja gitu," ujar Maryono