Bos Kadin: Subsidi BBM Rp 300 T hanya memperkaya penyelundup
Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan diri berada di barisan pendukung pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Rencananya, harga premium akan berubah menjadi Rp 6.500 per liter dan solar menjadi Rp 5.500 per liter.
Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, subsidi BBM yang mencapai Rp 300 triliun selama ini hanya memperkaya para penyelundup. Salah satunya adalah kasus Aiptu LS yang mempunyai kekayaan triliunan rupiah karena penyelundupan BBM.
"Subsidi untuk BBM itu terlalu memberatkan. Kenapa kita membantu para penyelundup itu. Lihat saja di Papua sampai punya Rp 1 triliun, hapuskan saja," ucap Suryo ketika ditemui di ajang IBEX, JCC, Jakarta, Jumat (24/5).
Suryo yang biasa disapa dengan SBS menilai, jika dana subsidi untuk BBM direalokasikan untuk kepentingan pembangunan, akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Saat ini BBM subsidi dinikmati para penyelundup yang akhirnya membuat kelangkaan dan lonjakan harga BBM bersubsidi lebih tinggi dari yang ditetapkan. Semisal di Papua.
"Realokasi subsidi kepada yang lebih bermanfaat. Sekarang yang menikmati yang tidak memerlukan subsidi. Sekarang yang menikmati para penyelundup. Penyelundup juga membuat harga BBM jadi mahal," jelasnya.
Dibandingkan negara lain, masih banyak negara yang lebih miskin dari Indonesia yang harga premium dan solar mereka justru lebih tinggi dari harga jual Indonesia. "Negara jauh lebih miskin dari kita harga BBM nya lebih tinggi. Ini juga membuat anggaran kita efektif," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin meluruskan janji akan menggratiskan bahan bakar minyak (BBM).
Baca SelengkapnyaIni tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan secara total subsidi energi sebesar Rp444,2 triliun untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu belakangan, kembali mencuat soal maraknya informasi terkait pencairan BSU 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca Selengkapnya