Bos Kadin Minta Pemerintah Tunda Terapkan Revisi DNI

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menunda kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Kebijakan yang tertuang dalam‎ paket kebijakan ekonomi jilid XVI ini dinilai minim sosialisasi sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan di kalangan dunia usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani memahami jika paket kebijakan ini memiliki tujuan yang baik. Namun, sayangnya kalangan pengusaha tidak dilibatkan sama sekali dalam penyusunan kebijakan relaksasi DNI tersebut.

"Kita mencoba mengerti pemerintah melakukan ini untuk mengurangi CAD, menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi dalam paket kebijakan ekonomi terkait devisa hasil ekspor (DHE) kita sangat dilibatkan, kita bicara beberapa kali dilibatkan. Yang tax holiday pun sama. Tetapi yang relaksasi DNI ini benar-benar kita tidak diikutsertakan atau dikonsultasikan. Padahal ini dibuat untuk dunia usaha," ujar dia di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (21/11).

Akibat tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan DNI, lanjut Rosan, para pengusaha saat ini kebingungan apakah kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi dunia usaha, atau justru sebaliknya. Sebab, di kalangan pelaku usaha sendiri saat ini mempunyai persepsi yang berbeda terkait implementasi dari kebijakan tersebut nantinya.

"Karena kita tidak dikonsultasikan, jadi kita tidak mengerti secara komprehensif. Saya meeting tadi dengan pengusaha saja pengertiannya berbeda-beda. Apakah yang dibuka 54 atau 25, atau hanya 25 yang 100 persen. Ada yang bilang ini mengancam UMKM, ada yang bilang tidak karena ada UU UMKM sehingga diproteksi. Jadi ketidakjelasan ini masih tinggi," ungkap dia.

Oleh sebab itu, kata Rosan, dari pada kebijakan ini menjadi polemik dan justru merugikan dunia usaha, maka pemerintah diminta untuk menunda dulu pemberlakuan relaksasi DNI. Penundaan ini sampai para pengusaha diajak bicara dan mengerti secara detail kebijakan tersebut.

"Oleh sebab itu, kami meminta ini ditunda dulu. Ini kan sosialisasinya kurang bagus. ‎Tadi saya sudah rapat dengan para pengusaha dan besok saya akan undang asosiasi untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Kasih kesempatan kita memberikan masukan, supaya kalau kebijakan ini perlu disempurnakan, ya bersama-sama kita sempurnakan. Kita sayangkan kita tidak diajak bicara dulu, padahal paket kebijakan sebelumnya kita selalu diikutsertakan," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com