Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengakui deregulasi yang gencar dilakukan pemerintah Jokowi-JK bisa memerangi korupsi. Sebab, setiap regulasi dan perizinan berpotensi menjadi objek transaksi korupsi.

Artinya jika terlalu banyak regulasi maka peluang terjadinya korupsi makin besar, karena akan ada negosiasi untuk memuluskan perizinan.

"Terus terang itulah menjadi alat birokrasi namanya," kata Lembong di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).

Menurutnya, negara-negara maju yang terkenal bersih korupsi regulasinya sedikit. Sementara negara-negara rawan korupsi, regulasinya berliku-liku. Untuk itu, menyederhanakan izin bisa mengurangi ruang untuk melakukan pungutan liar (pungli).

"Perlu kita cermati ilhami jiwai benar, korelasi jumlah regulasi dengan korupsi dan semakin sedikit izin itu semakin sedikit korupsi fakta kita temukan empiris," terangnya.

Dia mencontohkan pada tiga tahun terakhir ini pemerintah telah memberlakukan proses perizinan tiga jam terhadap perusahaan. Sehingga dengan aturan tersebut dapat mencegah negosiasi antara pejabat dengan pengusaha.

"Berminggu-minggu, berbulan-bulan pejabat bertemu pelamar meminta sesuatu menegosiasi sesuatu. Sekarang bayangkan terobosan presiden izin berlakukan menjadi 3 jam apa yang mau dinego," ujar mantan Menteri Perdagangan ini.