Bos Bappenas beberkan 5 proyek prioritas nasional di Kalteng

Merdeka.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro membeberkan sejumlah proyek prioritas nasional yang akan dilaksanakan mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Setidaknya, ada lima proyek prioritas di 2018 mendatang.

Lima proyek tersebut yaitu pembangunan Bandara Muara Teweh, pembangunan jalan akses menuju pelabuhan Teluk Sigintung-Seruyan, peningkatan struktur jalan akses menuju Pelabuhan Bahaur-Pulang Pisau, pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Teluk Sigintung-Seruyan dan pembangunan jalan akses Bandara Teweh.

Bambang menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, telah ditetapkan tema pembangunan yaitu 'Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan'. Tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sekaligus mengurangi ketimpangan baik antar individu maupun antar wilayah.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah disepakati 10 Prioritas Nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan dan pemukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah serta terakhir politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

"Keseluruhan prioritas nasional tersebut didukung oleh beberapa pengarusutamaan yaitu revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik," ucap Bambang saat menyampaikan arahan dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah (Musrenbangprov Kalimantan Tengah).

Saat memberikan arahan kepada peserta Musrenbangprov Kalimantan Tengah, Bambang menegaskan mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 memperkuat prinsip Money Follows Program dengan pendekatan tematik, holistik, integritas, dan spasial, dengan penekanan meliputi penguatan perencanaan dan penganggaran.

"Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2018, serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lemabaga dan Pusat-Daerah," katanya.

Selanjutnya, penyusunan RKP juga harus mengutamakan penguatan pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga satuan 3 untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. "Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detil rencana lokasi pembangunan," tegas Bambang.

Selanjutnya, penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), belanja K/L dan pemerintah daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Dengan demikian, diharapkan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dicapai,”" ujar Bambang.