Bos Adaro minta semua pihak fokus bebaskan lahan PLTU Batang

Merdeka.com - Presiden Komisaris PT Adaro Energy, Sandiaga Uno, selaku pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah bersama rekanan dari Jepang, berharap seluruh pemangku kepentingan menyelesaikan persoalan lahan untuk proyek ini.

Megaproyek ini masih terkendala akibat sebagian lahan penting dikuasai warga, sehingga target operasionalisasi dipastikan molor hingga 2018.

Sandiaga menyatakan perusahaan utamanya, PT Saratoga Investama Sedya Tbk melalui PT Lintas Marga Sedaya (LMS) berpengalaman menggarap proyek infrastruktur berupa ruas jalan tol Cikopo-Palimanan. Dia meyakini, kisah sukses di jalan tol bisa diterapkan Adaro untuk PLTU Batang, asal ada dukungan pemerintah.

"Berdasarkan pengalaman Lintas Marga, kalau ada kemauan kuat dari pemangku kepentingan membangun infrastruktur, dan mungkin nanti dengan dorongan dari pemerintah pusat, Adaro power dan mitranya, itu pasti bisa," ujarnya di Tempo Scan Tower, Jakarta, Rabu (7/5).

Dia tidak menampik adanya persoalan itu akibat perbedaan persepsi dan cara kerja antara masing-masing pihak. Khususnya dari PT Bhimasena Power Indonesia selaku mitra lokal Adaro yang menjalankan pembebasan lahan secara serampangan, serta Pemerintah Provinsi Jawa tengah yang menuntut lahan pengganti bagi warga.

Sandiaga berharap perbedaan kepentingan itu bisa disudahi. Apalagi PLTU Batang dibutuhkan buat mengatasi potensi krisis listrik Pulau Jawa pada 2017. "Kalau semuanya jalan sendiri-sendiri tentu sulit. Kalau kita bersatu, yang dituju kan pembangunan infrastruktur, itu yang ditunggu bangsa dan negara," kata pengusaha sempat masuk daftar 40 orang terkaya Indonesia ini.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak bersedia didikte pemerintah pusat yang mematok financial closing dengan investor Jepang untuk PLTU Batang pada Oktober mendatang.

Politikus PDIP itu menyalahkan lemahnya pemerintah pusat mengontrol cara PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pelaksana teknis membeli lahan warga. "Pendekatannya keliru, sudah kebacut, terlanjur. Salahnya karena tidak ada pendekatan sosial. Kita hanya fasilitasi perizinan kok, yang seharusnya tidak nyaman pusat," ujarnya akhir bulan lalu.

Kebutuhan pembebasan lahan untuk memuluskan PLTU Batang, Jawa Tengah, tinggal 29 hektar. Akan tetapi, rata-rata itu justru tanah warga yang berada di calon lokasi fasilitas kunci, semisal turbin atau generator. PT BPI menawarkan harga ganti rugi pembebasan tanah sebesar Rp 100.000 per meter. Akan tetapi, warga di Desa Ujungnegoro dan Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Batang, menolak harga yang ditawarkan dan sempat meminta ganti rugi naik hingga Rp 400.000 per meter.

Dari total luas tanah yang dibutuhkan seluas 226 hektar, saat ini BPI telah merealisasikan 197,46 hektar. PLTU ini adalah satu-satunya proyek dengan pola Kerja Sama Publik-Swasta (KPS) dengan nominal besar, hingga Rp 40 triliun. Mayoritas dana didapatkan dari Jepang.

PLTU ini direncanakan menghasilkan listrik 2 X 1.000 MW  dengan batu bara yang beremisi rendah.Molornya megaproyek ini dikhawatirkan pemerintah pusat memicu defisit listrik 30 persen di Pulau Jawa pada 2017.