BKPM tak tinggal diam soal nasib para pekerja Panasonic dan Toshiba

Merdeka.com - Hengkangnya Panasonic dan Toshiba akan berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak lebih dari 2.500 karyawan. Hal ini diakibatkan lesunya penjualan produk elektronik dua perusahaan raksasa asal Jepang itu karena penurunan daya beli masyarakat.

Untuk mengantisipasi meningkatkan jumlah angka pengangguran, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah jika hak tersebut benar-benar terjadi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan upaya untuk menyelamatkan buruh yang terancam PHK tersebut.

"Kami akan lihat bagaimana tenaga kerja itu kita salurkan ke industri-industri lain. Misalnya ke industri elektronik seperti atau industri lainnya yang butuh tenaga kerja," ujar dia di kantornya, Jakarta, Rabu (3/2).

Menurut Franky, saat ini ada beberapa wilayah industri yang kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja, seperti di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Bukan hanya itu, kata dia, ada salah satu perusahaan elektronik asal China yang memperluas usahanya dengan membuka pabrik baru yang diperkirakan membutuhkan tenaga kerja sebanyak 1.400 orang.

Untuk itu, Franky berencana akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Perindustrian untuk mengakomodir ribuan buruh tersebut. Namun, BKPM masih menunggu laporan resmi dari Panasonic dan Toshiba untuk mendapatkan data sebenarnya jumlah buruh yang terancam di PHK.

"Kalau hanya untuk statement saja untuk pengurangan tenaga kerja, ya saya kira kita butuh yang lebih bermanfaat. Kita tunggu infonya dan kita akan minta list-nya. Nanti kita akan kerjasama dengan Kemenaker dan Kementerian Perindustrian untuk memperbaiki itu," pungkas dia.