Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) klaim telah memfasilitasi 16 proyek investasi di luar pulau Jawa dengan nilai mencapai Rp 173,6 triliun. Dengan demikian, pengusaha tersebut dapat melanjutkan kembali proyek investasinya.

Jumlah yang telah direalisasikan yakni mencapai Rp 120,9 triliun atau 69 persen dari komitmen investasi yang dituangkan dalam izin prinsip. Angka ini dinilai positif dalam mendukung upaya pemerintah mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Kepala BKPM, Franky Sibarani menyampaikan, bahwa upaya untuk memastikan berjalannya proyek-proyek investasi di luar Pulau Jawa tersebut menjadi salah satu prioritas BKPM. "Dari total 27 proyek yang menyerap 48.956 tenaga kerja lanjut operasi, 16 proyek berada di luar Pulau Jawa, sementara yang 11 berada di Pulau Jawa," ujarnya melalui siaran pers, di Jakarta, Rabu (6/4).

Menurut Franky, provinsi di luar Pulau Jawa yang menyumbang terbesar dari proyek investasi yang lanjut operasi berada di Provinsi Papua dengan jumlah dua proyek investasi dengan mlai Rp 102 triliun dan telah terealisasi Rp 97,3 triliun.

"Setelah Papua, ada provinsi Kalimantan Barat juga dengan 2 proyek investasi senilai Rp 28,9 triliun dan baru terealisasi Rp 7,6 triliun," lanjutnya.

Provinsi luar Jawa lainnya yang juga berkontribusi bersama Papua dan Kalimantan Barat adalah Maluku Utara dengan nilai investasi Rp 19,7 triliun dan baru terealisasi sebesar Rp 1,6 triliun. Disusul dengan Sulawesi Selatan Rp 6,7 triliun, Kalimantan Selatan Rp 6,4 triliun dan Bali Rp 4,8 triliun.

Pemerintah dalam hal ini BKPM akan terus fokus mendorong realisasi investasi di luar Pulau Jawa untuk mengimbangi pertumbuhan pembangunan di Pulau Jawa.

"Beberapa sektor yang berlanjut operasi dan telah direalisasikan adalah sektor pertambangan, perkebunan, industri smelter alumina. Ini adalah bidang usaha yang akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya," ungkapnya.

Franky menambahkan bahwa kegiatan debottlenecking akan terus ditingkatkan pada tahun 2016. Diharapkan untuk tahun ini BKPM dapat terus melakukan pengawasan kepada 200 proyek investasi yang sedang dalam melakukan proses konstruksi. "Jumlah ini sebenarnya cukup kecil bila dilihat pada tahun lalu terdapat 22 ribu proyek investasi di Indonesia."

BKPM melakukan debottlenecking kepada 95 proyek investasi senilai Rp 487,8 triliun. Sebanyak 95 proyek investasi tersebut terdiri dari 76 proyek investasi non-Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS) sebesar Rp 421,1 triliun dan 19 proyek investasi KPS sebesar Rp 66,7 triliun. Langkah fasilitasi yang dilakukan oleh BKPM beragam dengan hasil yang bervariasi, ada beberapa proyek yang melanjutkan operasinya serta ada beberapa proyek yang berhenti beroperasi.

Dari 76 proyek investasi non KPS yang diinvestarisasi, 41 proyek investasi telah difasilitasi dari jumlah ini terdapat 27 proyek investasi yang melanjutkan operasinya, 5 izinnya dicabut dan dibatalkan serta 9 proyek investasi berhenti beroperasi. Dari rekap jenis permasalahan yang telah difasilitasi masalahnya cukup beragam yang terbanyak adalah terkait perizinan ada 8 proyek investasi, kemudian terkait moratorium perikanan tangkap 7 proyek investasi, serta penyalahgunaan atau pemalsuan izin 5 proyek investasi. Selain 41 proyek investasi non KPS yang telah difasilitasi, BKPM juga sedang memfasilitasi 35 proyek investasi lainnya senilai Rp 188,7 triliun.