BKPM bakal cari solusi soal dualisme pengelolaan Batam

Merdeka.com - Kondisi melemahnya gejolak ekonomi Batam sebagai ‎kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia jadi persoalan tersendiri bagi pemerintah. Kawasan yang pernah digadang-gadang sebagai pintu masuk ekonomi di kawasan utara Indonesia itu tengah mengalami konflik dualisme antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemkot) Batam.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengaku masih mencari solusi masalah pengelolaan tersebut. Solusi tersebut akan memberikan kepastian untuk para investor.

"Supaya tidak terjadi. Yang pasti kalau di Batam itu, kita sedang membenahi pengelolaan. Jadi dengan pengelolaan itu setidaknya memberikan kepastian bagi investor yang baru dan yang akan masuk. Tapi tentu kita akan tangani secepatnya," ujar Franky di Hotel Grand Mercure di Jakarta, Senin (22/2).

Franky mengaku tak ada investor yang hengkang dari Batam. Bahkan, kata dia, beberapa investasi di Batam bakal diperluas.

"Waktu tahun lalu kira-kira bulan November-Oktober saya kesana, 20 perusahaan lebih saya ketemu dan tidak ada yang hengkang. Justru mereka sedang melakukan perluasan," kata dia.

BKPM mengaku saat ini tengah mencari solusi soal pengelolaan yang mampu memberi stimulus bagi para investor. Kendati demikian, BKPM belum bisa memastikan pembubaran Badan Pengelolaan (BP) di wilayah Batam sendiri.

"Saya kira ini kan isunya pengelolaan, kalau pengelolaan dibereskan pasti itu akan menarik. Tunggu nanti (pembubaran), pengelolaan yang lebih baik," pungkas dia.