Merdeka.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah melakukan verifikasi dan validasi atas usul kebutuhan pegawai ASN di lingkup Instansi Pemerintah Daerah. Ini di lakukan dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN Tahun 2021 yakni penyusunan standar penyusunan kebutuhan ASN nasional berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK).

Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN, Anna Hasnah menyebutkan, penyusunan perencanaan kebutuhan ASN meliputi pengelolaan data kebutuhan, analisis kebutuhan dan pertimbangan teknis kebutuhan ASN, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi.

Anna juga menyampaikan dari hasil evaluasi yang dilakukan Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN terhadap usul kebutuhan ASN Instansi Pemerintah terdapat sejumlah catatan, di antaranya jabatan yang diusulkan tidak sesuai tugas fungsi unit kerja dan beberapa unit kerja mengusulkan nomenklatur jabatan yang berbeda-beda namun dengan tugas fungsi yang sama setiap tahun.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN akan membuat satu standar kebutuhan ASN berdasarkan Anjab ABK dengan mempertimbangkan kriteria tipelogi perangkat daerah dan lingkup tugasnya.

"Tahapan verifikasi dan validasi usul kebutuhan pegawai ASN ini bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang jenis dan jumlah jabatan yang dibutuhkan unit kerja sesuai tipelogi dan lingkup tugasnya," terangnya di Jakarta, Kamis (9/9).

Di samping itu, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windiyanto menginstruksikan, agar penyusunan kebutuhan pegawai disesuaikan dengan perubahan tuntutan jabatan yang dibutuhkan sejak pandemi.

Menurutnya, penggunaan teknologi informasi yang mengalami pertumbuhan pesat di masa pandemi harus diantisipasi terhadap kebutuhan jabatan ASN di masa mendatang.

MenPAN-RB: PNS Harus Mampu Berinovasi untuk Tingkatkan Pelayanan ke Masyarakat

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan 7 harapan untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) di momentum peringatan HUT ke-76 RI.

Pertama, Menteri Tjahjo ingin menegaskan kembali bahwa tugas PNS sesuai dengan undang-undang adalah melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

"Dalam masa pandemi, PNS harus mampu melihat kondisi lapangan dalam melaksanakan kebijakan, melakukan adaptasi dan mencari terobosan atau inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya di sela-sela Peringatan HUT RI ke-76, Selasa (17/8).

Selain itu, Menteri Tjahjo mengatakan, PNS juga harus terus menjalankan peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa. PNS harus setia pada Pancasila, tidak terlibat dalam organisasi terlarang, radikalisme negatif, dan intoleransi.

Kedua, Menteri Tjahjo mengajak semua PNS agar terus menunjukkan kinerja yang terbaik dalam sistem kerja yang baru. Sistem kerja yang sering kali berganti antara working from home (WFH) dan working from office (WFO) disebutnya harus jadi pemicu peningkatan produktivitas.

Untuk mempercepat proses kinerja serta mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja, PNS juga didorong agar optimal dalam memanfaatkan perangkat digital.

"Sistem digital ini diharapkan akan mendorong ASN untuk lebih menjunjung tinggi nilai akuntabilitas kinerja, mendorong peningkatan kapasitas individu dalam penguasaan IPTEK dan menjaga keseimbangan hidup," terangnya.

Ketiga, PNS diminta mengikuti program vaksinasi. Tak hanya itu, PNS juga ikut menggerakkan dan mengorganisir lingkungan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan secara ketat baik dalam bekerja maupun dalam kegiatan sehari-hari. "ASN harus sehat karena bertugas melayani masyarakat," sambungnya.

Keempat, sinergisitas PNS harus dijalankan untuk mewujudkan target-target pembangunan. Karena itu, kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, dan lintas profesi menjadi sangat penting.

Kelima, Menteri Tjahjo mengajak PNS untuk terus berinovasi. Menurut dia, saat kondisi dunia penuh dengan ketidaktentuan, dibutuhkan SDM yang memiliki karakter berani untuk menggagas perubahan, berkreasi dengan hal-hal baru dan memunculkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keenam, PNS diajak untuk terus mengembangkan kapasitas diri. PNS diminta untuk tidak mudah berpuas diri dan mau belajar kapanpun dan dimanapun.

Terakhir, Menteri Tjahjo mengajak semua PNS menerapkan nilai-nilai dasar (core values) ASN BerAKHLAK yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. PNS juga harus menumbuhkan karakter Bangga Melayani Bangsa.

"Nilai-nilai utama BerAKHLAK harus melandasi keseharian kerja dan perilaku PNS dimanapun berperan dan berada," pungkasnya.