Biasnya Definisi UMKM Naik Kelas ala Pemerintah

Merdeka.com - Dorongan agar UMKM naik kelas terus didengungkan pemerintah sejak tahun 2019 lalu. Mewabahnya virus corona pun tak membuat pemerintah goyah untuk mendorong pelaku usaha ini bisa naik kelas.

Namun sayangnya wacana UMKM naik kelas ini dibaca perbankan menjadi bias. Alasannya, tidak ada definisi dan indikator yang pasti dalam menentukan standardisasi UMKM.

"Kalau melihat ini dari sisi bank, UMKM naik kelas ini seperti apa, karena UMKM yang naik kelas ini tidak terdefinisi dengan baik," kata Kepala Divisi Bisnis Mikro, Bank BRI, Fita Arisanti dalam webinar bertajuk Revitalisasi UMKM, Pembiayaan dan Digitalisasi, Jakarta, Kamis (22/10).

Fita menjelaskan, saat ini tidak ada parameter yang jelas tentang UMKM. Hal ini membuat perbankan menjadi kesulitan dalam mencapai tujuan pemerintah agar UMKM naik kelas.

Untuk itu, Bank BRI pun membuat parameter dan indikator sendiri untuk menentukan kelas dari setiap UMKM. Setidaknya ada 12 indikator yang dibuat BRI untuk hal ini.

Dari indikator tersebut melahirkan 90 pertanyaan asesmen yang akan diujikan kepada para pelaku UMKM. Hasil asesmen ini yang nantinya akan menjadi tolak ukur BRI dalam memberikan pembiayaan, pelatihan dan pendampingan usaha.

"Secara periodik ini akan ada asesmen, apakah pelatihannya meningkatkan kapasitasnya. Ini usaha lebih kami untuk melayani UMKM," kata Fita.

Langkah ini menjadi penting karena menurutnya investasi dalam bentuk pembiayaan kepada pelaku UMKM tidak akan ada artinya jika dilakukan tanpa evaluasi. Lewat parameter yang dibuat perusahaan ini pada akhirnya sejalan dengan upaya meningkatkan kapasitas UMKM. Meskipun hingga kini pemerintah tidak memberikan definisi yang jelas tentang UMKM naik kelas.