BI: Skema BBM subsidi bisa tiru ala Megawati
Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) menilai skema pemberian Bahan Bakar Subsidi (BBM) dapat meniru pada saat Megawati menjabat sebagai presiden. Kebijakan tersebut perlu dicontoh agar inflasi tidak melonjak tinggi.
Deputi Senior Gubernur BI, Mirza Adityaswara mengakui kenaikan harga BBM bersubsidi selalu dikhawatirkan, namun ada solusi yang bisa dilakukan agar antara anggaran subsidi dan tingkat inflasi terkendali.
"Pemerintah bisa menaikkan harga BBM namun subsidi juga bisa dikurangi yaitu dengan skema subsidi tetap. Bagaimana inflasi tidak naik terus? Caranya dengan subsidi yang tetap," ujarnya saat acara 'Diskusi Kenaikan BBM: Dilema Defisit Transaksi dan Inflasi' di Kantor GP Ansor, Jakarta, Jumat (19/8).
Skema ini menetapkan harga jual sesuai dengan harga internasional namun tetap ada subsidi yang nilainya tetap. Misalnya, untuk harga Pertamax yang sebesar Rp 11.500 dengan subsidi tetap Rp 2.500 dan harga jual Rp 9.000. Namun jika harga minyak dunia naik dan harga internasional menjadi Rp 12.000 maka harga jual juga naik menjadi Rp 9.500 per liter.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah mendatang dapat menggunakan skema pemberian BBM subsidi ini. Dikatakan, Indonesia pernah menerapkan skema tersebut namun hanya bertahan sebentar sebelum kemudian kembali pada skema yang berlangsung hingga saat ini.
"Hanya bertahan 1 tahun-1,5 tahun kemudian dibatalkan dan kemudian malah memberatkan. Kalau ada subsidi fix ini sebenarnya inflasi lebih terkendali daripada di subsidi penuh (full) lantas kemudian dicabut, inflasinya akan parah," ungkapnya.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.
Baca SelengkapnyaIni tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan secara total subsidi energi sebesar Rp444,2 triliun untuk tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin meluruskan janji akan menggratiskan bahan bakar minyak (BBM).
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga juga berinovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaLayanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaPertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca Selengkapnya