Merdeka.com - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara bercerita mengenai kondisi perbankan Indonesia yang kurang tepat. Selama ini, bank yang kelebihan likuiditas menyimpan dana mereka di Bank Indonesia melalui instrumen yang ada. Bahkan, jumlah dana ini tercatat mencapai Rp 350 triliun.

Menurut Mirza, Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak memerlukan likuditas. Perbankan yang mempunyai kelebihan likuiditas didorong untuk melakukan transaksi atau Repurchase Agreement (repo) atau transaksi gadai bersyarat antar bank.

"BI kebagian limpahan likuiditas dari perbankan. Kan kami sebenarnya tidak butuh likuiditas. Kira-kira ada sekitar kalau mungkin 2 tahun lalu likuditas jangka pendek yang ditempatkan ke BI antara Rp 150-Rp 200 triliun. Saat ini antara Rp 300-Rp 350 triliun. Lho, penyedia likuiditas kok dikasih likuiditas. Yang perlu likuiditas ya perbankan, bukan bank sentral," ucap Mirza di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (25/8).

Melihat fakta ini, 4 bank nasional dan 6 bank asing menandatangani perjanjian Global Master Repurchase Agreement (GMRA). Perjanjian ini diharapkan dapat menggairahkan transaksi repo antar bank. Adapun bank yang ikut dalam penandatanganan ini adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, dan Bank BNI. Kemudian perbankan asing yaitu Standard Chartered Bank, Bank DBS, Mitsui Bank of Tokyo, JP Morgan, HSBC, dan Bank ANZ.

"Alangkah baiknya jika likuiditas itu beredar di antara bank-bank itu. Alangkah baiknya jika likuiditas itu dibelikan surat berharga lain, misal SBN."

Dengan penandatanganan ini, tercatat sudah 65 bank yang sepakat untuk melakukan transaksi repo. Namun, realisasinya menurut Mirza baru 27 bank yang aktif melakukan transaksi repo.

"Maka itu saya bercanda ke bank-bank, jangan cuma tanda tangan tapi transaksi. Supaya likuiditasnya masuk ke sistem Sekarang saatnya kita implementasikan agar transaksi repo bisa berkembang. Bukan hanya mencakup SBN, tapi juga surat utang," tutupnya