BI: Persoalannya bukan jumlah utang, tapi cara melunasi utang tersebut

Merdeka.com - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara berjanji akan terus memperbaiki penerimaan devisa, agar bisa segera melunasi utang luar negeri Indonesia.

Saat ini katanya, bukan jumlah utang luar negeri yang harus diributkan, melainkan harus mencari cara untuk melunasi utang tersebut beserta bunganya. Untuk melunasi utang luar negeri, Indonesia harus meningkatkan pemasukan devisa sebab utang luar negeri dibayar dengan valuta asing.

"Yang harus kita improve (perbaiki) adalah penerimaan devisa karena utang luar negeri dibutuhkan juga harus dibayar oleh valuta asing," kata Mirza di Kompleks Gedung BI, Jakarta Pusat, Senin (2/4).

Mirza mengungkapkan, Salah satu cara peningkatan devisa adalah dengan mendorong pertumbuhan ekspor, pariwisata hingga remiten TKI. "Ekspor ditambah, pariwisata ditambah, remiten TKI ditingkatkan tapi tentunya tingkatkan kualitas dan perlindungan pada TKI nya harus diperbaiki," ujarnya.

Dia mencontohkan, Thailand adalah salah satu negara yang utang luar negerinya besar namun tetap sehat sebab devisanya juga besar.

"Thailand utangnya 46 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Tapi karena Thailand ekspornya bagus, penerimaan devisanya melebihi utangnya. Nah kita harus mengimprove yang ini, jadi utang ini harus banyak dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang menghasilkan devisa."

Mirza menegaskan, Indonesia tidak mungkin lepas dari utang luar negeri sebab untuk membangun sebuah negara tidak akan cukup jika hanya menggunakan dana yang ada di dalam negeri. "Kenapa punya utang luar negeri? karena dana dalam negeri ini gak cukup. kalau membangun (dengan) dana dari dalam negeri, negara kita ini mungkin tumbuhnya setengah dari sekarang," tegasnya.

Jika dihitung secara keseluruhan, dana yang ada di dalam negeri hanya 50 persen dari PDB atau hanya setengahnya. "Jadi gak cukup (dana) dalam negeri. Berbagai polemik utang, faktanya kita gak bisa hidup tanpa utang. Sama dengan kita juga punya KPR, kredit mobil dan lainnya," ujarnya.

Oleh karena itu, Mirza mengatakan bahwa utang luar negeri merupakan suatu hal yang wajar. Namun, utang luar negeri pun ada batasannya, disebut wajar jika rasio utang terhadap PDB nasional tidak lebih dari 60 persen.

"Utang adalah sesuatu yang wajar, yang penting menjaga rasionya. Rasio yang sehat itu kalau kita pakai ukuran PDB utang Indonesa pemerintah tambah swasta itu 36 persen dari PDB. Negara lain banyak yang di atas kita."