BI imbau masyarakat kritis saat terjadi kenaikan harga

Merdeka.com - Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo mengimbau masyarakat untuk selalu kritis ketika terjadi kenaikan harga di bulan Ramadan.

"Bagaimana caranya merubah pola pikir masyarakat bahwa jangan sampai ada pikiran itu (harga) naik, nerima saja. Karena masalah buat inflasi itu kan salah satu pendorongnya adalah ekspektasi masyarakat," ujar Dody, di Gedung BI, Jakarta, Jumat (19/5).

Menurutnya, kenaikan harga pangan di bulan Ramadan sudah terlalu lama dibiarkan. Sehingga, menjadi kebiasaan dan justru dijadikan kesempatan oleh para penjual sebagai ajang untuk menaikan harga dagangannya.

"Di sisi lain mungkin karena pola pikir tersebut dijadikan kesempatan oleh penjual untuk oke ini masuk bulan puasa harga dinaikin aja karena pasto rakyat juga nerima aja. Disini kita harus lebih kritis lagi," kata Dody.

Dody menjelaskan, terjadinya kenaikan harga dipicu oleh dua hal, yakni terlalu tingginya permintaan sehingga pasokan tidak mencukupi atau pasokannya yang turun sehingga kebutuhan tidak tercukupi.

"Ini yang selalu didengungkan dan kita sebagai konsumen selalu nerima aja sebulan puasa harga pasti naik karena permintaan yang naik. Padahal, kalau puasa harusnya nahan konsumsi tapi permintaan malah naik," jelasnya.

Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk lebih pintar menyikapi fenomena tersebut. Dia juga meminta agar pemerintah mencari akar permasalahan yang sebenarnya.

"Apa benar kenaikannya begitu besar? Apakah benar suplainya turun atau terbatas? Itu yang tidak pernah diperhatikan. Begitu harga naik, maklum saja. Kalau kita lihat angka data inflasi harga makanan itu udah deflasi tiga bulan terakhir. Tapi yang menarik lainnya adalah data inflasi bumbu-bumbuan kalau lihat datanya sampai Februari itu double digit, diatas 20 persen kenaikannya," lanjut Dody.

Akan tetapi, memasuki bulan Maret, angka tersebut justru turun menjadi 6 persen. Jika benar, tambahnya, pemerintah seharusnya harus selalu berusaha untuk menambah pasokan. Untuk memudahkan, pemerintah mestinya memiliki data daerah yang memilik pasokan melimpah dan daerah yang kekurangan pasokan sehingga nantinya bisa saling melengkapi dan penditribusian menjadi merata.

"Masalah kenaikan harga ini wild card. Dari sisi pemerintah sebaiknya kalau masalah pasokan harus punya dashboard daerah mana sih yang suplainya berkurang? Daerah mana sih yang demandnya meningkat? Itu harus diatur. Kita menikmati kecanggihan teknologi, kenapa itu tidak memanfaatkan teknologi untuk itu?" pungkas Dody.