BI dinilai tak konsisten lakukan kajian soal redenominasi

Merdeka.com - Rencana pemerintah melakukan redenominasi mata uang Rupiah atau mengubah nilai mata uang Rp 1.000 jadi Rp 1 menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Pemerintah mengklaim kondisi perekonomian yang tengah membaik saat ini menjadi momentum yang tepat untuk menyederhanakan mata uang Rupiah menjadi pecahan yang lebih sedikit tanpa mengurangi nilainya.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan redenominasi dapat dilakukan secepatnya, dengan syarat ada perencanaan yang baik sesuai dengan kajian yang sudah lama dilakukan oleh Bank Indonesia. Rencana ini juga diharapkan bukan hanya sekedar wacana semata.

"Harus direncanakan dengan baik. Ini kan program yang harus tertata. Bank Indonesia itu sudah ada kajian dan sudah lama tapi tidak dilakukan konsisten. Jadi ini juga seperti antara jadi enggak ya, serius enggak ya gitu," kata Enny kepada merdeka.com di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (20/7).

Kendati demikian, ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh pemerintah sebelum melakukan redenominasi. Langkah pertama yang harus dicermati adalah harus ada perencanaan yang matang dan jadwal pelaksanaan yang konsisten.

"Yang penting itu, kalau ini memang ada keseriusan melakukan redominasi, lakukan step by stepnya. Tentu Bank Indonesia, sudah punya perencanaan, kapan dilakukan dan kapan implementasinya yang tepat," ujarnya.

Selain kesiapan bank sentral, lanjutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia juga harus mengutamakan kesiapan masyarakat dalam pemberlakukan kebijakan tersebut. Sebab, ini menyangkut transaksi yang setiap waktu dilakukan, jangan sampai masyarakat kaget dengan kebijakan tersebut.

"Masyarakat juga perlu diedukasi dan diberi sosialisasi bagaimana redominasi ini akan dilakukan. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk ada redominasi. Kalau tidak dilakukan secara matang, tidak ada perencanaan artinya proses itu tidak dilalui dengan prosedural, masyarakat pasti kaget," pungkasnya.