Bertemu JETRO, Moeldoko Bahas Stimulus Pemulihan Ekonomi Hingga UU Cipta Kerja
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu dengan perwakilan Japan External Trade Organization (JETRO) secara daring atau online. Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko berharap perekonomian segera bangkit, sehingga daya beli masyarakat bisa meningkat.
Diketahui, JETRO adalah badan organisasi yang terkait dengan pemerintah Jepang yang bekerja untuk mempromosikan hubungan perdagangan dan investasi antara Jepang dengan negara-negara lain di dunia.
"Harapannya persoalan ekonomi segera bangkit sehingga daya beli masyarakat meningkat," kata Moeldoko saat audiensi secara daring bersama perwakilan Japan External Trade Organization (JETRO) Indonesia di Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, dikutip dalam keterangan pers, Senin (15/3).
Pada pertemuan tersebut, Meoldoko juga menyinggung terkait pemerintah telah memberikan stimulus bagi korporasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diberikan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah juga kata dia memberikan keringanan pajak untuk pembelian mobil dan rumah.
Tidak hanya itu, Moeldoko juga menjelaskan bagaimana kehadiran UU Cipta Kerja akan memberikan kemudahan bagi investor untuk datang ke Indonesia, sehingga bisa menjadi pengungkit ekonomi ke depan.
“Pastinya, upaya-upaya itu perlu kontribusi berbagai pihak. Pengusaha dan Pemerintah perlu terus berkomunikasi untuk melihat perkembangan isu yang ada," katanya.
"Sementara JETRO sebagai strategic partner antara swasta dan pemerintah perlu menjaga eksistensinya dan bekerja sama dengan baik, terutama dengan KSP,” tambahnya.
Jaga Komunikasi Indonesia-Jepang
Sementara itu, Staf Khusus KSP, Arif Hardono mendorong JETRO untuk menjaga komunikasi yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.
"Apa yang kami sampaikan, terutama mengenai upaya pemulihan ekonomi ini juga perlu disampaikan. Apalagi, Pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp699 triliun untuk program PEN pada 2021 ini," jelas Arif.
Menanggapi kondisi ekonomi Indonesia saat ini, perusahaan-perusahaan asal Jepang yang berbasis di Indonesia berencana untuk melakukan ekspansi dalam satu hingga dua tahun ke depan. Salah satu alasannya, keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut bakal melesat pada tahun 2021 setelah pada 2020 anjlok terdampak pandemi Covid-19.
Data ini tertuang dalam hasil survei JETRO terhadap lebih dari 1.000 perusahaan Jepang di Indonesia. Kemudian Presiden Direktur JETRO Indonesia Keishi Suzuki memaparkan, perusahaan asal Jepang di Indonesia melihat adanya peningkatan penjualan di dalam negeri maupun penjualan ekspor. Meski begitu, Keishi menjelaskan, peningkatan upah buruh jadi salah satu isu yang menjadi perhatian para perusahaan asal Jepang tersebut.
"Terutama yang bergerak di bidang manufaktur. Mereka berharap Undang-Undang Cipta Kerja bisa memperbaiki situasi tersebut," jelas Keishi.
Diketahui dalam pertemuan tersebut dihadiri Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Arif Budi Hardono, Deputi III KSP Panutan S. Sulendrakusuma beserta para tenaga ahli Deputi III KSP.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.
Baca SelengkapnyaTinggal di Jepang lebih dari 10 tahun membuka peluang bisnis yang bisa diterapkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSebagai negara maju, Inggris dan Jepang resmi masuk jurang resesi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dia melihat masyarakat riang gembira berbondong-bondong ke TPS.
Baca SelengkapnyaPadahal, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia lebih baik dari proyeksi semula.
Baca Selengkapnyapria ini sedang menjalani program pemagangan bulan pertama di Jepang.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaBerbekal kesungguhan dan keyakinan, nyatanya ternak yang dijalaninya membuahkan hasil tak terduga. Ia sukses menjadi seorang peternak entok muda.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca Selengkapnya