Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan, utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN terus mengalami penurunan. Erick mencatat, saat ini, utang PLN hanya tersisa Rp 407 triliun dari sebelumnya Rp 500 triliun.

"Ketika sama-sama kita melakukan transformasi, sekarang utang PLN sudah turun menjadi Rp 407 triliun yang tadinya Rp500 triliun," ujar Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Erick menyampaikan, menyusutnya utang tersebut tak lepas dari proses transformasi yang konsisten dilakukan PLN dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk dengan mempercepat pembayaran dan pelunasan utang PLN.

"Percepatan-percepatan ini tentunya menjadi bagian bagaimana menyehatkan cashflow PLN," bebernya.

Selain itu, Kementerian BUMN juga telah meresmikan holding dan subholding PLN sebagai bagian restrukturisasi perusahaan. Erick menginginkan restrukturisasi PLN harus menjadikan listrik nasional semakin kuat dan luas dalam melayani energi untuk rakyat.

Dengan perubahan ini, PLN sebagai holding utama akan membawahi empat subholding. Pertama, subholding di bidang energi primer, PLN Energi Primer Indonesia. Tugas subholding ini antara lain pengadaan batubara, gas, dan BBM sebagai sumber energi pembangkitan listrik, sekaligus memastikan sumber pasokan energi primer yang bersumber dari EBT.

Kedua, subholding di bidang pembangkitan, yakni PLN Indonesia Power. Ketiga, PLN Nusantara Power yang saat dibentuk akan langsung menjadi generation company terbesar di Asia Tenggara dan siap bersaing di kancah global.

Keempat, subholding yang bergerak di pengembangan usaha dan inovasi di luar kelistrikan untuk kebutuhan masa depan, PLN ICON Plus. Dengan perubahan struktur ini, PLN akan lebih efektif dan efisien, baik dalam pengelolaan keuangan dan potensi investasi di masa depan karena perubahan di dunia, serta PLN akan tepat sasaran kepada masyarakat atau konsumen yang membutuhkan.

Erick melanjutkan, Komisi VI DPR RI juga turut andil dalam kesuksesan transformasi PLN tersebut. Khususnya dari fungsi pengawasan untuk mendorong tranformasi bisnis oleh perusahaan pelat merah tersebut.

"Berkat dorongan kami dan pengawasan dari Komisi VI sekarang hutang PLN turn menjadi Rp 407 triliun," tutupnya.