Berkaca dari Corona, Ganjar Dorong Tiap Pemda Miliki Big Data

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengusulkan kepada pemerintah agar mendorong seluruh provinsi mempunyai big data. Menurutnya, big data penting dan sangat dibutuhkan di tengah kondisi pandemi virus corona saat ini.

Ganjar menyebut tidak adanya big data di sejumlah provinsi, membuat pemerintah kesulitan untuk mendata berapa besar dampak sektor pariwisata hingga UMKM yang ada di beberapa provinsi. Akibatnya, pemerintah harus berkaca atau mereview kembali data-data tersebut yang memakan waktu.

"Kita diajari betul bapak ibu oleh si Covid-19 ini, ini Covid ini memang kurang ajar sama kita. Semuanya kita diminta untuk berkaca mereview hari ini kita wajibkan seluruhnya punya big data. Boleh tidak di Musrenbangnas nya diputuskan semua harus menyiapkan big data apapun," kata Ganjar dalam Musrenbangnas 2020, Kamis (30/4).

Ganjar ingin agar dari pemerintah setidaknya Kementerian PPN/Bappenas menyusun atau membuatkan satu big data acuan. Setelah itu dibuatkan, pemerintah bisa menginstruksikan kepada seluruh pemerintah provinsi daerah untuk membuat big data mengikuti milik pemerintah pusat.

"Tolong perintahkan kepada kami-kami untuk menyusun. Menyusun big data apapun, big data kesehatan, data bencana, big data pangan, big data UKM, big data SDM dan seterusnya," jelas dia.

Setelah big data selesai, perlu dilakukan pemerintah selanjutnya adalah mereview politik anggaran yang ada di APBN. Kira-kira sektor-sektor mana saja yang terdampak baik pariwisata maupun UMKM hingga lainnya.

"Saatnya sekarang perintahkan kami mari kita bekerja antar sektor antar daerah perintahkan kepada kami susunlah (big data)," tandas dia.

Menteri Bambang: Penting Kuasai Big Data dan Keamanannya

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan pentingnya menguasai big data di era Revolusi Industri 4.0. Salah satu faktor yang yang harus diperhatikan dalam penggunaan 'big data' adalah sistem keamanan.

Sebab, semakin berkembangnya bisnis, kemungkinan terjadi jual beli data dan penyalahgunaan data juga akan semakin meningkat.

"Penggunaan 'big data' harus dibatasi dan levelnya diatur. Penggunaan 'big data' dapat menjadi senjata ampuh bagi bisnis maupun pemerintah untuk mendapatkan prediksi yang akurat mengenai banyak hal, untuk mendukung program-program nasional," kata Bambang dalam keterangan persnya, Jumat (8/11).

Lebih lanjut, Bambang berujar, sebaliknya 'big data' dapat menjadi sesuatu yang berbahaya, jika terjadi penyalahgunaan 'big data' tersebut. Saat ini penggunaan dan pemanfaatan 'big data' semakin meningkat di Indonesia, baik oleh instansi pemerintah maupun pihak swasta.

Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya penggunaan dan pemanfaatan 'big data' dalam perancangan kebijakan dan eksekusi program di berbagai sektor semakin tinggi.

"Indonesia menjadi salah satu negara yang unggul dalam memanfaatkan 'big data'. Menurut Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligent (ABDI), pertumbuhannya bahkan mencapai 19,7 persen sejak 2018 yang digunakan di banyak sektor," ujar Menteri Bambang.

Selanjutnya dia menambahkan bahwa urgensi penggunaan 'big data' harus didukung dengan pasokan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, serta mampu mengolah dan mengelola ‘big data’tersebut.

Sebab, masih belum banyak orang di dunia yang mampu menguasai kemampuan sebagai analis 'big data', sehingga ‘big data’tersebut dapat bermanfaat bagi program-program strategis selanjutnya.

"Dalam mengembangkan 'big data' perlu sumber daya manusia berkualitas, yang bisa menyongsong era big data di tatanan pemerintahan. Jika data sudah terintegrasi dan dianalisis dengan benar, pemetaan masalah dan atau tantangan kedepan, bisa ditangani dengan menentukan program strategis yang tepat sasaran, sehingga menjadi efisien," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligent (ABDI) Rudy Rusdiah mengatakan Indonesia sedang memasuki era industri 4.0 seperti Artificial Intelligence (AI) (kecerdasan buatan) dan Internet of Things (IoT).

Implementasi dari keduanya pada beberapa sector pembangunan, diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, guna meningkatkan daya saing nasional (national competitiveness), tidak hanya di dalam negeri tetapi juga luar negeri.

"Apabila suatu perusahaan tidak menerapkan teknologi 'Artificial Intelligence (AI)' sekarang, maka kemajuan perusahaan ini akan tertinggal dengan perusahaan lainnya," ujar Rudy.