Merdeka.com - Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menyatakan telah menandatangani peraturan menteri desa atau Permendes terbaru soal dana desa dialihfungsi menjadi bantuan langsung tunai atau BLT. Menurutnya jumlahnya mencapai RP 22 triliun dan mencakup kurang lebih 12 juta keluarga miskin di desa se-Indonesia.

"Saya sudah tandatangani 5 hari lalu, ini untuk membantu ekonomi masyarakat desa di tengah pandemi virus corona," kata pria karib disapa Gus Halim ini dalam sesi Sharing Session bersama Liputan6.com yang disiarkan langsung dikanal Vidio, Sabtu (18/4).

Kementerian Desa juga melihat titik sasaran penerima dana desa untuk BLT. Mendes Gus Halim mengatakan ada sejumlah titik desa prioritas. "Kami sesuaikan dengan tingkat potensi penyebaran Covid-19 untuk diprioritaskan," kata dia.

Secara garis besar sebaran prioritas, dibeberkan Gus Halim, seperti di Pulau Jawa, termasuk Banten. Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara dan Lampung, Bali dan Sulawesi Selatan.

"Karena daerah-daerah itu datanya hari ini itu sangat tinggi tapi bukan bearti yang lain tidak diperhatikan," tegas dia.

Dia merinci, untuk di Pulau Jawa sendiri, desa prioritas ada di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DI Yogyakarta. "Perhatian kami de wilayah tersebut berdasar kondisi daerah yang semakin tinggi potensi terdampaknnya," Gus Halim menandasi.

Pencairan Akan Dibagi dalam 3 Bagian

Gus Halim melanjutkan, angka fantastis tersebut akan dipecah menjadi tiga kavling. Kavling pertama untuk alokasi dana desa senilai Rp800 juta, alokasi kedua untuk dana desa senilai Rp800 juta sampai dengan Rp1,2 miliar, dan alokasi ketiga adalah untuk dana desa senilai di atas Rp1,2 miliar.

"Kavling pertama boleh mengambil 25 persen dari dana desanya, kedua boleh mengambil 30 persen dari dana desanya, dan ketiga adalah 35 persen dari dana desanya," jelas Gus Halim.

Terkait pembagian kepada total 12 juta keluarga terdampak Covid-19 di desa, Gus Salim mengatakan mereka akan mendapat besaran Rp600.000 yang dibagikan selama tiga bulan mulai dari April 2020. Termin ini dikondisikan berdasar prediksi masa darurat pandemi virus corona.

"Ini sudah kita hitung dengan data yang ada dan data di lapangan. Tapi kalau memang ada penerima yang tidak sesuai ya tidak apa untuk tidak mendapat bantuan ini," imbuh dia.

Sebagai informasi, BLT Dana Desa ini diberikan kepada warga miskin di desa yang belum sama sekali mendapatkan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja. Bagi mereka yang sudah mendapat, maka tidak akan mendapat dua kali atau double dengan BLT dana desa ini.

Reporter: Ditto Radityo

Sumber: Liputan6