Beri Jokowi dua opsi RAPBN, menkeu ogah urusi BBM

Merdeka.com - Penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dipastikan terjadi pada pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo. Hal itu nampak dari postur sementara Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2015 yang menyediakan dua jenis defisit.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku andil dalam menyusun dua pilihan tersebut. Harapannya, masa transisi pemerintahan dapat berlangsung mulus, dengan Jokowi tak lagi dipusingkan ruang fiskal cekak.

Disediakan pula dana kalau Jokowi ingin memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga premium dan solar.

"Ada wacana naik BBM november, kalau naik berarti ada kompesansinya berarti harus ada kompensasi November dan Desember. Kalau kemudian dinaikkan tahun depan, ada kompensasi sisa sehingga disiapkan sekarang," kata Chatib di Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (22/9) malam.

Hitungan Kementerian Keuangan tersedia dana Rp 5 triliun cadangan khusus kompensasi BBM. Ini masih bisa ditambah Rp 5 triliun lagi dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) di APBN Perubahan 2014. Chatib berhitung, Jokowi punya dana memberi kompensasi sampai 6 bulan.

"Rp 5 triliun itu untuk tiga bulan (pemberian BLT)," ujarnya.

Dalam RAPBN 2015 yang disetujui bersama panitia kerja Badan Anggaran DPR, ada dua jenis defisit. Pertama sebesar Rp 224 triliun, berarti defisit 2,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Skenario ini tidak melibatkan adanya kenaikan BBM.

Sedangkan skenario kedua, ada kenaikan BBM sehingga APBN cukup nombok Rp 249,7 triliun, atau 2,21 persen terhadap PDB.

Dengan demikian, Jokowi tak perlu menghadap DPR cuma untuk menaikkan harga BBM. Format kompensasi apakah BLT seperti era SBY atau dana infrastruktur, menkeu menyerahkannya pada presiden baru.

"Kalau pemerintah baru memutuskan naikkan bulan November jadi tidak perlu ke DPR lagi lebih mudah kerja."

Di luar isu BBM, Chatib mengaku ikut membantu Jokowi pada isu utang luar negeri.

Kementerian Keuangan sudah melakukan simulasi adanya belanja optimalisasi Rp 15,5 triliun, pengurangan SBN Neto dengan defisit Rp 27,9 triliun, serta pembayaran bunga utang Rp 1,8 triliun.

Ini untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed). Pemerintah baru disediakan ruang, sehingga tidak perlu bergantung pada portofolio seandainya likuiditas dana asing mengetat.

Langkah ini diambil, setelah Chatib mendengar paparan para menkeu negara anggota G20. "Saya menduga (tahun depan) ada likuiditas yang ketat sehingga ketergantungan utang diperkecil," tandasnya.