Beri IUPK ke Freeport, Presiden Jokowi bisa dilengserkan
Merdeka.com - Pemerintah dianggap telah salah langkah dan melanggar hukum karena mengubah status PT Freeport Indonesia dari kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengtatakan, dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tidak mengenal istilah IUPK untuk pengelolaan tambang di tanah air.
"Kalau tidak dianggap, pemerintah langgar UU minerba. Repotnya ada pasal pidana kalau penyelenggara berikan izin tidak sesuai dengan UU minerba maka bisa kena pidana," ujar dia di Cikini, Jakarta, Selasa (7/7).
Apalagi jika dalam waktu dekat pemerintah memutuskan memperpanjang kontrak Freeport dengan mengacu pada IUPK. Hikmahanto mengingatkan, pemerintahan Jokowi-JK bisa dilengserkan jika nekat melakukan itu.
"Soal IUPK ini bisa digugat PTUN. Kalau KK ini dibawa ke arbitrase. Perpanjangan ini bisa langgar konstitusi, berarti ini tugasnya DPR dan ujungnya MK. Bawa ke MPR dan dikenakan pemakzulan," tegasnya,
Perpanjangan kontrak seharusnya dilakukan 2019 atau dua tahun sebelum kontrak berakhir, sesuai UU minerba dan PP 77 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Usaha Tambang dan Mineral. Dia menambahkan pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR untuk keputusan mengenai perpanjangan kontrak Freeport.
Selain itu, pemerintah harus membentuk tim perpanjangan kontrak dengan KK seperti Freeport.
"Tim tersebut harus dibentuk untuk bisa membantu pemerintah dalam membuat keputusan perpanjangan kontrak," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaKarena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.
Baca SelengkapnyaSejumlah groundbreaking dilakukan menjelang penyelenggaraan upacara 17 Agustus 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaIntip potret kamar karyawan PT Freeport di dalamnya ada ranjang susun beserta kasurnya untuk 4 karyawan.
Baca SelengkapnyaJokowi juga diagendakan menuju Kabupaten Mempawah menggunakan mobil meninjau Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya