Berdampak ke Bisnis, Pengusaha Travel Legowo Haji 2020 Ditiadakan

Merdeka.com - Pengusaha travel haji dan umrah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menerima secara legowo keputusan Kementerian Agama yang meniadakan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020, karena wabah Covid-19.

"Ini keputusan yang terbaik. Karena kalaupun jemaah diberangkatkan, jemaah haji akan susah mengikuti protap pencegahan Covid-19 yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi," kata pemilik Muhibbah Travel, Ibnu Mas’ud dikutip Antara Pekanbaru, Selasa (2/6).

Dia mengakui bahwa kebijakan itu juga berdampak pada bisnis travel yang selama ini melayani jemaah haji. Sebabnya, semua persiapan keberangkatan jemaah haji sudah mencapai 75 persen. Namun, ia merasa hal tersebut harus dihadapi dengan kesabaran.

"Mudah-mudahan tahun depan semua bisa berjalan lancar kembali dan mudah-mudahan juga pandemi Covid-19 segera berakhir baik di Indonesia maupun dunia," katanya.

Tidak adanya pengiriman jemaah haji tahun ini juga berimbas pada waktu tunggu calon jemaah akan semakin lama. Seorang warga Pekanbaru yang sudah mendaftar haji, Agus Shafiq, mengatakan dirinya bersama istri tidak merasa kecewa sama sekali atas keputusan pemerintah Indonesia.

"Ibadah tidak bisa dipaksakan. Qadar Allah memang begitu. Hanya bisa berdoa dan berusaha sebaik mungkin dan terus belajar. Mungkin ilmunya juga belum cukup untuk pergi haji. Ya, koreksi diri sendiri," kata Agus kepada wartawan di Pekanbaru.

Keputusan Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi, dalam konferensi pers mengenai penyampaian keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji 2020/1441 Hijriah di Jakarta, Selasa, mengatakan pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji pada musim haji 2020/1441 Hijriah karena pertimbangan pandemi COVID-19.

"Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020/1441 Hijriah," kata Menag.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan kajian yang sangat mendalam oleh tim yang dibentuk Kementerian Agama juga setelah dikonsultasikan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan pandangan keagamaan terkait keputusan tersebut.

Pihak Arab Saudi juga tidak kunjung membuka akses haji bagi negara manapun akibatnya pemerintah tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan pelayanan dan perlindungan bagi jemaah.

"Ini sungguh keputusan yang cukup pahit dan sulit di satu sisi kita sudah menyiapkan berbagai upaya dan usaha tapi di sisi lain kita memikul tanggung jawab untuk memberi perlindungan kepada jemaah haji ini merupakan tanggung jawab negara karena terkait risiko keselamatan," katanya.