Beragam Alasan Penyaluran Dana Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi di BPD Lamban
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menempatkan dana pemerintah kepada 11 Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai Rp14 triliun dengan target penyaluran Rp29,11 triliun. Jumlah yang sudah terealisasi sebesar 85,59 persen atau Rp24,92 triliun pada Desember ini.
Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia, membeberkan alasan realisasi penyaluran dana Penempatan Uang Negara (PUN) belum 100 persen. Dia mengakui bahwa ada sejumlah kendala dalam penyaluran dana PUN di 11 BPD itu. Di mana, dari 11 BPD, Ban DKI memiliki kendala terbanyak.
Kendala yang dialami BPD DKI, yang pertama yaitu karena permintaan terhadap kredit menurun. "Terkait menurunnya permintaan kredit ini juga dialami BPD Kalbar dan Sumut. Kita tahu ini karena memang kegiatan ekonomi belum sepenuhnya pulih," ujar Indah saat Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Pandemi Covid-19 secara virtual, Kamis (10/12).
Selain itu, kendala lainnya dikarenakan penyaluran kredit yang menggunakan dana PUN lebih banyak disalurkan dalam bentuk kredit talangan kepada BUMD dan anak/ cucu BUMN.
Masalah lain yang dihadapi BPD DKI yaitu jangka waktu penempatan uang negara yang hanya enam bulan. Padahal, jangka waktu pemberian kredit di kisaran 3 tahun. "Bank Sulselbar juga sama seperti Bank DKI soal gap jangka waktu PUN yang hanya 6 bulan," ujarnya.
Selanjutnya
Kendala penyaluran dana PUN yang dihadapi Bank Sumut lainnya yaitu terdapat beberapa pipeline penyaluran kredit sindikasi yang masih tertunda realisasinya. Selain itu, lanjut Indah, Bank Sumut juga lebih selektif dalam menyalurkan kredit.
Sementara, kendala yang dihadapi BPD Bali karena leverage dana PUN Bali tercatat 1,8 kali dari nilai penempatan. "Saat ini Bali mengharapkan tambahan plafon, selain itu Bank BPD Bali juga akan mengajukan ke pemerintah terkait perpanjangan jangka waktu penempatan dana PUN ini," kata politisi dari fraksi PDIP itu.
Dari 11 BPD, ada 6 BPD yang tidak memiliki kendala dalam penyaluran dana PUN. Keenam BPD tersebut yaitu Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Jambi, Bank Sulutgo, dan Bank BPD DIY.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.
Baca Selengkapnya"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaBPD Bali memiliki peran strategis karena ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai bank persepsi.
Baca SelengkapnyaMenurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.
Baca SelengkapnyaAdanya peningkatan alokasi uang tersebut sejalan dengan proyeksi peningkatan transaksi masyarakat selama hari raya Idul Fitri 2024.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKemenKopUKM pun telah memanggil total 12 perbankan yang terbukti tidak menaati pedoman pelaksanaan KUR.
Baca Selengkapnya