Belum Laku Dilelang, Rp660 Miliar Dana Pembangunan IKN Nusantara Masih Parkir di PUPR

Merdeka.com - Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Negara baru atau IKN Nusantara. Namun, proses pembangunan juga tak terlepas dari sejumlah kendala, seperti proses lelang yang tak selalu mulus.

Sama halnya dengan proses lelang untuk proyek garapan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Di mana, masih ada dana yang tersimpan di kas Ditjen Cipta Karya sebagai alokasi pembangunan IKN Nusantara.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menerangkan, ada sekitar Rp660,63 miliar dana yang seharusnya digunakan pada 2022 untuk pembangunan IKN Nusantara. Ternyata, rencana ini terganjal proses lelang sehingga urung diserap.

"Sisa anggaran Ditjen Cipta Karya tahun ini (2022) adalah sebesar Rp 82 miliar, terdiri dari untuk PHLN sebesar Rp163,3 miliar, Rupiah murni Rp719 miliar ini untuk kegiatan-kegiatan di IKN masih ada tersisa 660,63 miliar. Ini karena proses lelang yang kemarin ada beberapa yang gagal, untuk uang pembangunan gedung kawasan Kemenko dan juga beberapa pengadaan lahan serta konsultasi,” urainya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (24/1).

Sementara itu, ada Rp58,7 dana yang masih tersisa untuk proyek Non IKN. Yakni adanya sisa lelang yang tidak termanfaatkan kembali.

Diana menguraikan, Ditjen Cipta Karya mendapat pagu anggaran Rp17,6 triliun di 2022. Ini meningkat 40,69 persen atau Rp5,09 triliun dari DIPA awL 2022 sebesar Rp12,5 triliun.

Penambahan anggaran dilakukan untuk memberikan dukungan pada pembangunan prioritas. Di antaranya adalah penyelenggaraan Presidensi G20, dan pembangunan di kawasan IKN Nusantara.

Diana mengungkap, dana tambahan sebesar Rp1,1 triliun untuk penyiapan Presidensi G20, dan Rp 2,3 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara. "Adapun capaian realisasi keuangan 2022 sebesar 95 persen sedangkan realisasi fisik 96,9 persen. Kalau kita bandingkan dengan 2021 masih ada deviasi," kata dia.

Lelang IKN Nusantara Jadi Kendala

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR membelanjakan sekitar Rp54,49 triliun atau 93,71 persen dari total anggaran Rp58,14 triliun di 2022. Ada sejumlah kendala yang menghambat penyerapan tersebut.

Dirjen Bina Marga, Hedy Rahadian menyampaikan dari sisi realisasi fisik, tercapai sebesar 96,13 persen dari target yang ditetapkan. Meski, dari sisi serapan anggaran atau realisasi keuangan, dia tak memungkiri ada sejumlah kendala.

Dengan serapan anggaran Rp 54,49 triliun, berarti ada sekitar Rp 3,66 triliun yang gagal terserap atau 7,29 persen.

"Ini ketidakserapan ini terdiri dari padat karya, kemudian ada IKN sedikit karena lelangnya agak terlambat sehingga kita tidak sempat menyerap uang muka, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan SBSN dan PHLN yang tidak mungkin kita revisi," terangnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (24/1).

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com