Merdeka.com - Kepala BPH Migas Fanshurullah Assa mengatakan, saat ini AKR Corporindo hanya memegang izin sebagai penyalur bahan bakar ‎sementara dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedangkan agar bisa menjual avtur harus mengantongi izin niaga umum tetap.

"Izin niaga sementara dikeluarkan BKPM itu bulan Oktober," kata Fanshurullah, di Jakarta, Rabu (3/4).

Fashurullah mengungkapkan, karena izin yang dikantongi belum sesuai, maka AKR tidak bisa menjual avtur di Indonesia.‎ Dia pun menegaskan perusahaan terebut belum melakukan penjualan.

Hal tersebut sudah menjadi ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, yang diubah menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun2018

‎"Tidak ada, belum ada sama sekali. Di pasal 4 sangat jelas tidak bisa berniaga dulu. Ada Peraturan Menteri ESDM 29 tidak diperbolehkan," imbuhnya.

Fanshurullah mengungkapkan, selain harus mengantongi izin niaga umum tetap, untuk bisa menjual avtur AKR harus melakukan pembahasan dengan BPH Migas. "Belum boleh dong. Itu jelas permennya begitu hasil izin niaga sementara. Itu bukan maunya saya, itu aturannya begitu," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memberikan lampu hijau ke PT AKR Corporindo untuk segera melakukan penjualan avtur pada sejumlah bandara di Indonesia. Hal ini untuk membuat harga avtur bersaing.

Menurut Luhut, memberikan izin ke AKR untuk menjual Avtur merupakan kemungkinan, untuk saat ini baru AKR saja perusahaan swasta yang diberikan izin menjual avtur. Menurutnya, memberikan izin ke AKR untuk menjual Avtur merupakan kemungkinan, untuk saat ini baru AKR saja perusahaan swasta yang diberikan izin menjual avtur.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com