Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Belum ada menkeu definitif, DPR tolak bahas perubahan APBN

Belum ada menkeu definitif, DPR tolak bahas perubahan APBN Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Hari ini, Senin (20/5), pemerintah sudah menyampaikan draf rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2013 ke DPR. Namun, DPR menolak memulai pembahasan sebelum presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk menteri keuangan definitif.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, komisi yang dipimpinnya akan menolak membahas RAPBN-P jika figur yang mewakili pemerintah masih berstatus pelaksana tugas (Plt) menteri keuangan.

"Pembahasan RAPBN-P 2013, Plt Menteri Keuangan tidak bisa untuk melakukannya. Karena, Plt itu tidak mempunyai kewenangan penuh sebagai Menteri Keuangan," kata Harry di Gedung DPR Jakarta, Senin (20/5).

Saat ini Plt Menteri Keuangan dijabat oleh Hatta Rajasa yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Apabila pembahasan RAPBN-P tetap dilaksanakan oleh Plt menteri keuangan, maka pembahasannya pun menjadi tidak jelas, karena tidak ada keputusan yang bisa diambil.

"Sementara Komisi XI DPR memiliki kewenangan penuh, tetapi pemerintah tidak memiliki kewenangan penuh. Bagaimana posisi hukumnya itu? Itu yang menjadi masalah," ujarnya.

Menurutnya, jika yang membahas RAPBN-P adalah pelaksana tugas, kondisi ini akan menjadi masalah di DPR. "Kalau ini tidak dilakukan, pastinya ini akan menjadi perdebatan tersendiri di Komisi XI DPR," imbuhnya.

Lebih lanjut Harry menjelaskan, menteri keuangan definitif memiliki kewenangan penuh mewakili pemerintah, karena adanya pendelegasian secara penuh untuk mewakili kewenangan presiden.

"Menurut saya, Plt itu tidak dapat membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK)," jelas Harry.

Dia menegaskan, jika SBY belum menunjuk menteri keuangan definitif, maka pembahasan perubahan anggaran di Komisi XI DPR harus dilakukan langsung oleh presiden.

"Presiden harus datang sendiri sebagai menteri keuangan, kalau presiden tidak mau menunjuk menteri keuangan definitif," katanya.

Sebelumnya, Plt Menteri Keuangan Hatta Rajasa mengatakan pengganti Agus Martowardojo sebagai menteri keuangan akan diumumkan hari ini, Senin (20/5). Sehingga, Rabu (22/5) nanti, sudah akan ada Menteri Keuangan definitif yang baru. Namun, Hatta enggan membeberkan lebih lanjut siapa menteri keuangan yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Nanti pada hari Rabu, sudah akan ada menteri definitif," ujarnya usai melakukan upacara perayaan Hari Kebangkitan Nasional ke-105 di Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta.

Hatta menegaskan menteri keuangan yang baru akan ditunjuk hari ini dan akan dilantik pada hari Selasa besok sehingga Rabu sudah ada menteri keuangan yang baru. "Iya hari ini (diumumkan)," tegasnya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Kirim Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia

TKN Prabowo-Gibran Kirim Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Pencoblosan Surat Suara di Malaysia

TKN Prabowo-Gibran segera mengirimkan tim pencari fakta khusus untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023 Tembus 95,4 Persen, Ini Rinciannya

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023 Tembus 95,4 Persen, Ini Rinciannya

Bea Cukai menopang postur APBN sepanjang tahun 2023

Baca Selengkapnya