Belajar dari Korea, RI ingin bangun pemerintahan kelas dunia

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menerima kunjungan Minister of the Interior (Menteri Dalam Negeri) Republik of Korea (ROK) Hong Yun Sik. Indonesia dan Korea ingin saling berbagi pengetahuan soal penerapan e-goverment.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan Indonesia bisa belajar dari Korea yang telah berhasil menerapkan e-goverment. Kebijakan pemerintah berbasis elektronik adalah pondasi utama kemajuan bangsa.

"Korea mempunyai pengalaman sukses dalam penerapan e-Government, untuk itu akan sangat bermanfaat apabila kami belajar dari Korea Selatan," ujar Yuddy di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu (3/3).

Menurut dia, penerapan e-Government merupakan salah satu upaya nyata dalam mendukung pelaksanaan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam agenda prioritas Nawa Cita di poin dua yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sub agenda prioritas dalam mewujudkan nawa cita itu ialah membangun transparansi tata kelola pemerintahan, menjalankan reformasi birokrasi, dan membuka partisipasi publik.

Poin kedua Nawacita tersebut merupakan rujukan utama bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan berkelas dunia pada 2019. Dengan demikian, kata Yuddy Indonesia juga mampu mampu bersaing di tingkat global, khususnya di kancah pasar bebas ASEAN.

Dia mengatakan dengan adanya forum kerja sama antara kedua negara ini diharapkan dapat mendorong terlaksananya kebijakan di bidang e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Kebijakan tersebut sebagai langkahperbaikan terhadap pola tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung jalannya administrasi pemerintahan dan pembangunan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi, efektif, dan efisien," jelas dia.

Pada kesempatan tersebut sekaligus akan diresmikan Kantor Pusat Kerja Sama E-Government (Electronic Government Cooperation Center-EGCC) sebagai sarana untuk memfasilitasi kerja sama antara Republik Indonesia dan Republik Korea khususnya di bidang E-government.Dengan terbentuknya EGCC ini, maka kedua negara dapat berbagi pengalaman dan mendiskusikan langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama praktis dalam bidang E-Government dan reformasi birokrasi.

"Lebih jauh lagi, melalui EGCC ini memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk mengembangkan berbagai bentuk kerja sama lainnya dalam berbagai hal, seperti: E-Government master plan, pertukaran pengalaman dalam rangka peningkatan kapasitas dan konsultasi dalam perumusan kebijakan di bidang E-Government, dan sebagainya yang dapat memberi manfaat bagi kemajuan kedua negara, " pungkas Yuddy.